Oleh Lin Chia-lung, Menteri Luar Negeri Taiwan
KABAR LUWUK – Taiwan perlu masuk dalam Sistem PBB, demi Perdamaian di Indo-Pasifik. Taiwan adalah mitra yang sangat diperlukan dalam rantai pasokan global, antara lain karena lebih dari 90 persen semikonduktor kelas atas dunia dan sebagian besar chip canggih yang mendorong revolusi Artificial Intelligence (AI) diproduksi di wilayah itu.
Selain itu, setengah dari perdagangan laut dunia dilakukan dengan melewati Selat Taiwan, menjadikannya jalur air internasional yang utama.
Namun, meski sebagian besar dunia dan miliaran orang telah menikmati kemakmuran besar berkat perdamaian dan stabilitas yang berlaku di selat tersebut, Tiongkok terus mengintensifkan tindakan agresifnya terhadap Taiwan.
Upaya Beijing untuk mengubah status quo di Selat Taiwan dan memperluas otoritarianisme di seluruh kawasan Indo-Pasifik merupakan ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan di seluruh dunia.
Dalam beberapa tahun terakhir, para pemimpin dunia telah memanfaatkan kesempatan bilateral dan multilateral, termasuk pertemuan G7, Uni Eropa (UR), Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), dan ASEAN untuk menyoroti pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.
Namun, meski menyadari pentingnya mengurangi ketegangan di kawasan tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) belum mengambil tindakan untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau untuk memasukkan Taiwan ke dalam sistem PBB.
Karena pendekatan baru untuk terlibat dengan Taiwan telah muncul di komunitas global, dan menghasilkan manfaat global yang besar, maka gagasan bahwa harus ada pilihan antara RRT dan Taiwan dalam sistem PBB adalah dikotomi yang salah.
Sekarang adalah waktu yang tepat bagi PBB untuk berkembang dan memikirkan kembali kebijakannya yang tidak dapat dibenarkan, yaitu mengecualikan Taiwan.
Tugas pertama dan paling mendesak yang harus ditangani PBB adalah berhenti untuk tunduk pada tekanan RRT dan tidak lagi mendistorsi Resolusi 2758 Majelis Umum PBB (The United Nations General Assembly/UNGA) yang diadopsi pada tahun 1971.
RRT telah dengan sengaja salah mengartikan Resolusi 2758 dan secara keliru mencampuradukkannya dengan “Prinsip Satu China” miliknya sendiri yang berbeda dari “Kebijakan Satu China” yang diadopsi oleh banyak negara.
RRT terus menerus menekan hak Taiwan untuk berpartisipasi secara berarti di PBB dan badan-badan khususnya. Kekeliruan ini memiliki konsekuensi yang luas.
Selain menolak akses warga negara Taiwan dan jurnalis ke Markas Besar PBB, hal ini juga mencegah mereka untuk berkunjung, menghadiri rapat, dan terlibat dalam pengumpulan berita.
Faktanya, taktik Beijing untuk mempersenjatai Resolusi 2758 guna menyebarkan kekeliruan bahwa Taiwan adalah bagian dari RRT adalah salah satu elemen kunci dalam kampanye yang lebih luas untuk menetapkan dasar hukum guna membenarkan invasi bersenjata ke Taiwan di masa mendatang.
