IMIP < Bawaslu-ads
KABAR OPINI

Pengaruh Ideologi Nasionalisme Arab 

172
×

Pengaruh Ideologi Nasionalisme Arab 

Sebarkan artikel ini
Pengaruh Ideologi Nasionalisme Arab 
Pengaruh Ideologi Nasionalisme Arab 

Oleh: Andhika Wahyudiono  (Dosen UNTAG Banyuwangi)

KABAR LUWUK – Pengaruh ideologi nasionalisme Arab terhadap Dewan Komando Revolusioner (DKR) di Libya pada periode awalnya sangat terlihat. DKR dengan cepat mendapatkan pengakuan dari pemerintahan-pemerintahan nasionalis Arab di berbagai negara, seperti Mesir, Suriah, Irak, dan Sudan. Bahkan, Mesir, di bawah pimpinan Presiden Gamal Abdel Nasser, mengirim tenaga ahli untuk membantu DKR yang baru saja berkuasa. Hal ini mencerminkan dukungan kuat terhadap gerakan revolusioner Libya yang dipimpin oleh Muammar Khadafi.

Khadafi, sebagai pemimpin DKR, mempromosikan gagasan-gagasan Pan-Arab dan mengadvokasi pendirian sebuah negara Arab yang meliputi wilayah Afrika Utara dan Timur Tengah. Pada bulan Desember 1969, Libya, Mesir, dan Sudan menandatangani Piagam Tripoli, yang mendirikan Front Revolusioner Arab. Front ini dimaksudkan sebagai langkah awal menuju penyatuan politik antara ketiga negara tersebut. Pada tahun 1970, Suriah juga menyatakan niatnya untuk bergabung dengan Front Revolusioner Arab.

Namun, setelah kematian mendadak Presiden Nasser pada November 1970, dinamika politik di kawasan tersebut berubah. Anwar Sadat menggantikan Nasser sebagai presiden Mesir dan mengusulkan pendekatan yang berbeda. Sadat mengusulkan bahwa negara-negara Arab seharusnya membentuk federasi politik daripada negara kesatuan. Upaya ini dimulai pada April 1971 dan memungkinkan Mesir, Suriah, dan Sudan menerima pendapatan dari hasil minyak Libya. Pada bulan Februari 1972, Khadafi dan Sadat menandatangani piagam penggabungan tidak resmi, tetapi hal ini tidak pernah diterapkan karena hubungan antara kedua negara tersebut mulai memburuk. Sadat semakin khawatir dengan radikalisasi Libya di bawah Khadafi, dan tenggat waktu pemberlakuan federasi pada September 1973 berlalu tanpa tindakan konkret.

Setelah kudeta tahun 1969, Libya mencoba membangun hubungan internasionalnya. Utusan DKR mengundang perwakilan dari Empat Negara Besar, yaitu Prancis, Britania Raya, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Britania Raya dan Amerika Serikat dengan cepat mengakui pemerintahan DKR, sebagian besar karena alasan keamanan dan kestabilan. Mereka ingin memastikan keamanan pangkalan militer mereka di Libya dan menghindari ketidakstabilan di kawasan tersebut.

Amerika Serikat bahkan memberitahu Khadafi tentang rencana kudeta yang mungkin mengancam pemerintahannya. Namun, upaya untuk membangun hubungan baik dengan DKR gagal. Khadafi menekankan kedaulatan nasional Libya dan menuntut agar Amerika Serikat dan Britania Raya menarik pangkalan militer mereka dari negaranya. Akhirnya, Britania Raya menarik pasukannya pada Maret 1970, diikuti oleh Amerika Serikat pada Juni 1970.

Khadafi juga berusaha mengurangi pengaruh Italia di Libya. Pada Oktober 1970, Libya menyita semua aset milik Italia dan mengusir 12.000 pemukim Italia dari negara itu, bersama dengan komunitas Yahudi Libya yang lebih kecil. Tanggal ini, 7 Oktober, ditetapkan sebagai “Hari Pembalasan” yang menjadi hari libur nasional. Tindakan ini dianggap oleh Italia sebagai pelanggaran terhadap Perjanjian Italia-Libya 1956, namun PBB tidak memberlakukan sanksi terhadap Libya.

Khadafi juga berusaha melemahkan pengaruh NATO di Laut Tengah. Pada tahun 1971, Libya meminta kepada Malta agar mereka tidak lagi mengizinkan NATO menggunakan wilayahnya sebagai pangkalan militer. Meskipun Malta pada akhirnya mengizinkan NATO menggunakan wilayahnya, Khadafi memperkuat hubungan politik dan ekonominya dengan pemerintahan Dom Mintoff di Malta. Pada tahun 1980, Malta bahkan memutuskan untuk mengakhiri keberadaan pangkalan udara Britania Raya di pulau itu atas tekanan dari Libya.

Khadafi sangat kritis terhadap Amerika Serikat karena mendukung Israel. Sebaliknya, Khadafi mendukung perjuangan Palestina. Baginya, pendirian Negara Israel pada tahun 1948 dianggap sebagai tindakan penjajahan oleh Barat. Khadafi percaya bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Palestina terhadap Israel dan Barat adalah tindakan wajar oleh orang-orang yang tertindas yang berjuang untuk membebaskan tanah air mereka dari penjajahan.

Ia mengajak negara-negara Arab untuk terlibat dalam “perang tanpa akhir” terhadap Israel. Pada tahun 1970, Khadafi mulai mendanai kelompok militan anti-Israel melalui Dana Jihad. Ia juga mendirikan Pusat Sukarelawan Nasseriyah Pertama untuk melatih gerilyawan anti-Israel. Meskipun awalnya mendukung Yasser Arafat dan Fatah, hubungan Khadafi dengan Arafat memburuk seiring berjalannya waktu. Khadafi menganggap Arafat terlalu moderat dan menyerukan penggunaan kekerasan yang lebih ekstrem oleh Palestina.

Selama masa pemerintahannya, Khadafi memberikan dukungan finansial kepada berbagai kelompok militan di seluruh dunia. Ini termasuk kelompok-kelompok seperti Black Panther Party, Nation of Islam, Tupamaros, dan banyak lagi. Ia juga mendanai kelompok-kelompok perlawanan anti-apartheid di Afrika Selatan dan berbagai gerakan separatis di dunia.

label “teroris” oleh beberapa pihak, Khadafi melihat mereka sebagai pejuang revolusi yang berjuang untuk membebaskan diri dari penjajahan. Dukungannya terhadap berbagai kelompok ini menciptakan dinamika politik kompleks dalam hubungan internasional Libya.

Pada tahun 1973, Khadafi mengumumkan awal dari “Revolusi Rakyat” dalam pidatonya di Zuwarah. Ini mencakup lima butir rencana, termasuk pembubaran hukum yang ada untuk menggantikannya dengan undang-undang revolusioner, penghilangan musuh revolusi, reformasi administratif, pembentukan Komite Rakyat, dan permulaan revolusi budaya. 

Salah satu aspek utama dari Revolusi Rakyat adalah pendirian Komite-Komite Umum Rakyat untuk meningkatkan partisipasi politik langsung rakyat. Ini juga berfungsi sebagai alat pengawasan dan kadang-kadang digunakan untuk mengekang kritik terhadap rezim. Namun, upaya ini juga memicu ketegangan antarsuku di Libya.

Pada akhirnya, sistem komite ini membantu mengkonsolidasikan kekuasaan Khadafi dan memperkuat kontrolnya atas aparat pemerintah. Revolusi Rakyat ini adalah salah satu tahap penting dalam sejarah Libya yang mencerminkan dinamika rumit politik dan hubungan internasional di bawah pemerintahan Muammar Khadafi. (***)       

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!