KABAR LUWUK – Wamen Pertanian RI Apresiasi Suksesnya Program Satu Juta Satu Pekarangan di Banggai, Potensi Besar Tekan Kemiskinan Ekstrim. Kunjungan Kerja Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Ir. Harvick Hasnul Qolbi, ke Kabupaten Banggai pada Sabtu (9/3/24) menandai apresiasi yang mendalam terhadap keberhasilan pelaksanaan Program Satu Juta Satu Pekarangan. Program ini dianggap memiliki potensi besar untuk menekan kemiskinan ekstrim dan bisa menjadi model bagi daerah lain di Indonesia.
Menyambut antusiasme terhadap program ini, Wamen Pertanian RI menegaskan bahwa Satu Juta Satu Pekarangan memiliki dampak yang signifikan dalam meredam kemiskinan ekstrim.
Hal ini terbukti dengan estimasi kemiskinan ekstrim yang mencapai angka nol di Kabupaten Banggai pada tahun 2023, menurut analisis dari Satuan Tugas Pengelola Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Satgas Pengelola Data P3KE).
Bupati Banggai, Ir. H. Amirudin, MM, AIFO, juga memberikan gambaran tentang potensi pertanian di wilayah tersebut. Meskipun terdapat surplus produksi pertanian, tantangan terbesar yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya produksi seperti pupuk, obat-obatan, dan alat mesin pertanian.
Respons terhadap tantangan tersebut disampaikan oleh Wamen Harvick Hasnul Qolbi dengan memberikan bantuan berupa padi biofortifikasi, padi inbrida, jagung hibrida, serta alsintan pra panen.
Langkah-langkah ini dianggap sebagai investasi oleh pemerintah, bukan sekadar bantuan, untuk meningkatkan produksi pertanian dan menjamin ketersediaan pupuk yang terjangkau bagi petani.
Selain itu, terkait dengan subsidi pupuk, Wamen menegaskan bahwa Presiden secara pribadi akan mengawasi pelaksanaannya, yang menunjukkan komitmen tinggi dari pemerintah pusat dalam mendukung sektor pertanian.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah serta mempercepat pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Banggai.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan. ( Dkisp) **
