KABAR LUWUK –Minimnya Capaian Pajak Daerah Banggai Soroti DPRD, Tunggakan Pajak Parkir dan Penyewaan Alat Berat Jadi Fokus Rapat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai menyoroti minimnya capaian pajak daerah yang menjadi perhatian serius.
Dalam rapat kerja yang digelar oleh Komisi 3 DPRD Banggai pada Selasa (30/4/2024), berbagai isu terkait kurang optimalnya pendapatan pajak daerah dan retribusi menjadi fokus utama pembahasan.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3, Saripudin Tjatjo, menyoroti sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum optimal dalam memenuhi kewajibannya. Salah satu contohnya adalah RSUD Luwuk yang disoroti karena memiliki tunggakan pajak parkir mencapai Rp300 juta.
Saripudin Tjatjo bahkan memprediksi bahwa tunggakan ini akan terus bertambah hingga tahun 2024. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan menuntut tindakan serius dari pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini.
Anggota DPRD Banggai, Syafrudin Husain, juga turut menyoroti masalah pendapatan dari penyewaan alat berat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Belum jelas berapa pendapatan yang dihasilkan dari penyewaan alat berat ini, sedangkan alat beratnya tersebar dan disewakan oleh rekanan proyek.
Kekurangan transparansi ini menjadi perhatian serius yang membutuhkan klarifikasi dan tindak lanjut dari pemerintah daerah.
DPRD Banggai menegaskan perlunya upaya serius dalam meningkatkan pendapatan daerah, baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah. Salah satu aspek yang disoroti adalah pengelolaan ruang publik yang tidak menghasilkan pendapatan untuk daerah, terutama terkait dengan penertiban parkir liar di area publik.
Syafrudin Husain menyoroti fenomena aneh di mana jalan-jalan dijadikan area parkir namun tidak memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendapatan daerah.
Rapat ini menandai komitmen DPRD Banggai untuk mengawal dan mengawasi pengelolaan keuangan daerah dengan lebih baik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pendapatan daerah.
Langkah-langkah konkret diharapkan akan diambil oleh pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang telah disoroti dalam rapat ini guna mencapai target pendapatan daerah yang lebih baik di masa mendatang.(BR) ***
