IMIP < Bawaslu-ads
KABAR KRIMINAL

Luhut Binsar Pandjaitan Sebut OTT KPK “Kampungan dan Ndeso”

789
×

Luhut Binsar Pandjaitan Sebut OTT KPK “Kampungan dan Ndeso”

Sebarkan artikel ini
Luhut Binsar Pandjaitan Sebut OTT KPK “Kampungan dan Ndeso”
Luhut Binsar Pandjaitan Sebut OTT KPK “Kampungan dan Ndeso”

KABAR LUWUK – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Luhut Binsar Pandjaitan, menginginkan agar operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikurangi.

Bahkan, Luhut terang terangan mencap pihak yang terlalu mengandalkan OTT sebagai ‘kampungan’ dan ‘ndeso’.

“Dilarang hanya berfokus pada OTT saja, menurut saya itu kampungan,” kata Luhut Selasa, 18 Juli 2023.kemarin.

Menurut Luhut, penting untuk lebih memprioritaskan perbaikan sistem daripada hanya mengejar upaya menangkap pejabat yang terlibat korupsi. Ia berpendapat, pencegahan memiliki potensi lebih besar untuk menutup celah korupsi.

 “Saya setuju bahwa ada oknum yang harus ditindak, namun jika jumlahnya semakin berkurang karena efek dari digitalisasi, kenapa tidak?” tanya Luhut.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi tingkat korupsi di Indonesia, termasuk dalam bidang digitalisasi, Transparency International melaporkan bahwa indeks pemberantasan korupsi di Indonesia terus menurun.

Pada tahun 2022, indeks pemberantasan korupsi mengalami penurunan yang signifikan, mencatat angka penurunan terbesar sejak tahun 1995. Indonesia hanya memperoleh skor 34 dari 100. Semakin rendah skornya, semakin tinggi tingkat korupsinya.

Teknologi Digital Praktek Korupsi Konvensional

Saut Situmorang, mantan Pimpinan KPK, pernah menyatakan bahwa meskipun ada teknologi digital yang tersedia, namun dalam kenyataannya, penanganan kasus di lapangan masih banyak yang berjalan secara konvensional.

Upaya digitalisasi diibaratkan sebagai upaya untuk menciptakan pintu yang sempit sehingga tidak ada celah bagi tindakan korupsi. Namun, ironisnya, di negara ini, pintu tersebut masih terbuka lebar karena adanya konflik kepentingan.

Hal ini menandakan bahwa selama konflik kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat, teknologi sehebat apapun tidak akan mampu menghentikan perilaku koruptif di Indonesia.

Membentuk ekosistem yang benar-benar berkomitmen untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah sebuah perjuangan yang seharusnya tidak dianggap sepele. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!