IMIP < Bawaslu-ads
Derap Nusantara

Usaha Rumah Makan Mapan Mendorong Beralih ke Elpiji Non Subsidi

540
×

Usaha Rumah Makan Mapan Mendorong Beralih ke Elpiji Non Subsidi

Sebarkan artikel ini
Petugas Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Palu melakukan sosialisasi penggunaan elpiji nonsubsidi kepada pelaku usaha dengan pendapatan menengah ke atas
Petugas Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Palu melakukan sosialisasi penggunaan elpiji nonsubsidi kepada pelaku usaha dengan pendapatan menengah ke atas

KABAR LUWUK – Usaha Rumah Makan Mapan Mendorong Beralih ke Elpiji Non Subsidi. Pemerintah Kota Palu, Provinsi Sulteng, telah mengeluarkan imbauan kepada pelaku usaha rumah makan yang berpenghasilan menengah ke atas atau mapan untuk beralih dari menggunakan elpiji bersubsidi 3 kilogram menjadi elpiji non subsidi.

Hal ini merupakan langkah untuk mendorong penggunaan elpiji non subsidi oleh rumah makan yang memiliki penghasilan lebih tinggi.Sabtu 22/7/2023.

Menurut Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palu, Rahmad Mustafa, rumah makan dengan penghasilan mencapai Rp800 ribu per hari dianggap sudah cukup mapan dan seharusnya menggunakan elpiji non subsidi. Pihaknya telah melakukan sosialisasi terkait penggunaan elpiji non subsidi kepada sejumlah rumah makan di kota tersebut yang berpenghasilan menengah ke atas.

Sementara itu, rumah makan dengan penghasilan di bawah Rp800 ribu per hari masih berhak menggunakan elpiji bersubsidi. Namun, kesadaran dari masing-masing pelaku usaha kuliner untuk mematuhi peraturan ini sangat ditekankan.

Pertamina telah menyediakan dua produk elpiji non subsidi dengan ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram sebagai alternatif pengganti elpiji bersubsidi. Dalam sosialisasi yang dilakukan, pihak berwenang telah menyerahkan elpiji non subsidi ukuran 5,5 kilogram kepada pelaku usaha yang sudah mulai mapan.

Selain itu, saat ini sedang dilakukan pendataan warga penerima program subsidi tepat khusus elpiji 3 kilogram. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan subsidi tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan.

Pemerintah Pusat mendukung program transformasi penjualan produk bersubsidi ini agar warga miskin tidak kesulitan memperoleh elpiji 3 kilogram.

Namun, masih ditemukan beberapa kasus penjualan produk bersubsidi secara eceran di kios atau warung dengan harga yang jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kondisi ini tentunya meresahkan warga penerima subsidi, mengingat produk bersubsidi seharusnya hanya dijual di pangkalan resmi.

Dengan adanya langkah ini, diharapkan penggunaan elpiji non subsidi dapat meningkat, sehingga bantuan subsidi dapat lebih tepat sasaran dan membantu warga yang memang membutuhkannya. Selain itu, rumah makan yang berpenghasilan tinggi juga diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam penggunaan elpiji non subsidi guna mendukung efisiensi energi dan keberlanjutan program subsidi bagi warga yang membutuhkan. ( Antara ) **

.

Pewarta : Mohamad Ridwan
Editor : Andilala

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!