KABAR LUWUK – Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) telah dilaksanakan, di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/4). Bupati Banggai Amirudin Tamoreka bersama kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banggai, Fery Sujarman, SH, S.Pd dan sejumlah stafnya turut hadir para kegiatan tersebut.
Kepada media ini Fery Sujarman menyebutkan, Rakornas PB 2024 di Bandung itu melahirkan sembilan butir-butir hasil rumusan yang dibacakan oleh Sekretaris Utama BNPB Rustian pada agenda puncak acara Rakornas PB 2024.
1. Memperkuat kerjasama para pihak dalam pengembangan teknologi dan inovasi di bidang kebencanaan dengan memperhatikan karakteristik risiko bencana, kearifan lokal, dan ketersediaan sumber daya dalam rangka mendorong industrialisasi teknologi di bidang kebencanaan;
2. Meningkatkan kualitas dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana melalui inisiatif kolaborasi dan kemitraan berdasarkan Rencana Aksi Pemenuhan SPM, serta Mendorong BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota bekerja sama dengan Bappeda untuk melakukan sinkronisasi program dan anggaran penanggulangan bencana di daerah agar selaras dengan perencanaan di pusat (BNPB);
3. Melakukan upaya penguatan kapasitas personil, sumberdaya dan kelembagaan penanggulangan bencana melalui transformasi tata kelola, peningkatan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, serta pembangunan sarana prasarana, secara bertahap, berjenjang, dan berlanjut;
4. Memperkuat tata kelola kedaruratan dan logistik, serta meningkatkan sistem kesiapsiagaan bencana yang terintegrasi dalam suatu sistem berbasis teknologi informasi.
5. Mempercepat implementasi berbagai inisiatif strategi pembiayaan alternatif (termasuk Pooling Fund Bencana) untuk pra, darurat, dan pascabencana dengan memperhatikan kapasitas fiskal dan risiko bencana di daerah serta memperhatikan tata kelola anggaran kebencanaan yang akuntabel;
6. Mendorong implementasi Satu Data Bencana Indonesia (SDBI) sebagai Big Data dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan monitoring evaluasi sistem nasional penanggulangan bencana secara komprehensif dan terukur, selaras dengan komitmen percepatan digitalisasi layanan pemerintah.
7. Membangun komitmen BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan sosialisasi pengaduan masyarakat terkait isu-isu di bidang penanggulangan bencana berbasis elektronik, untuk mewujudkan akuntabilitas penanggulangan bencana dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
8. Mendorong terbentuknya mekanisme respon kedaruratan di tingkat daerah melalui pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Multisektor di Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota. (berdasarkan Surat Mendagri 360/1809/BAK tanggal 4 April 2022)
9. Mendorong Pemerintah Daerah membentuk tim Pengkajian Kebutuhan Pascabencana, menyusun R3P dengan melibatkan multi helix, memasukkan bidang RR dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), melakukan pemulihan baik yang bersifat konstruksi maupun non-konstruksi yang efektif dan efisien, serta mendorong kembali keberadaan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi di BPBD melalui K/L terkait.
Guna menindaklanjuti rumusan hasil Rakornas PB 2024 itu, BPBD Banggai bakal menjalankan sejumlah langkah invoasi baik itu yang sifatnya masih dalam tahap perencanaan maupun perbaikan yang saat ini sudah berjalan.
Dijelaskan Kaban BPBD Banggai, saat ini pihaknya sudah ada program duta bencana yang pelaksanaanya melibatkan para camat sebagai promotor dalam kesiap siagaan bencana untuk menghimpun aparat desa menanggulangi bencana.
Selanjutnya ada Inoivasi TRC 3T (Tangap, Tangkas dan Tangguh) yang disiagakan di BPBD Banggai supaya dalam penanggulangan bencana dapat melaksanakan tugasnya dengan cepat, prima dan tepat sasaran juga tepat waktu.
Pihaknya kata Fery Sujarman, juga memiliki Aplikasi SIPINA berupa sistem informasi pengelolaan aduan bencana. Tujuan untuk mempercepat laporan kebencanaan yang dalam aplikasi itu merinci kondisi dan kebutuhan mendesak dan mesti segera dilaksanakan.
“Untuk aplikasinya akan kita benahi dan perbaiki lagi agar lebih sempurna, sehingga nantinya bupati sebagai kepala daerah dapat memantau dan mengetahui kondisi setiap saat mengenai kebencanaan yang terjadi di Kabupaten Banggai. Hal ini juga dapat mendukung secara langsung pelaksanaan tugas kepala BPBD dan jajarannya guna mengambil langkah penaggulangan bencana,” jelasnya.
Selain itu saat ini kepala BPBD Banggai terus berkoordinasi dengan BNPB terkait layanan pengaduan call center 117. Kendalanya saat ini layanan pengaduan itu baru diaktifkan di pusat dan beberapa daerah lainnya. Kita berharap dalam waktu dekat layanan call center ini juga dapat dimanfaatkan di Kabupaten Banggai.
“Kita akan laksanakan juga peningkatan sumber daya manusia dalam waktu dekat ini termasuk mengumpulkan seluruh perangkat desa tangguh bencana yang ada di Kabupaten Banggai termasuk menyerahkan perlengkapan yang nantinya akan diserahkan bapak bupati.
Pihaknya juga akan bekerjasama dengan sejumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Banggai, mengingat upaya mitigasi, penanggulangan dan penanganan pasca bencana dalam rangkaian kesiap siagaan bencana diperlukan peran bersama semua pihak.
“Untuk jumlah tenaga atau pegawai di BPBD kami baru memiliki sekitar 22 orang, sementara kebutuhan pegawai sekitar 28 orang sehingga masih ada sekitar delapan pejabat fungsional yang kami butuhkan. Untuk tenaga honorer petugas TRC 3T saat ini ada sekira 41 orang,” ucap Kaban BPBD Banggai.
Diakhir penyampaiannya Fery Sujarman menyebutkan, bencana baik itu bencana alam, bencana sosial dan Kalhutra merupakan kejadian yang tidak diharapkan semua pihak. Namun dengan kesiap siagaan yang memadai maka bisa mengurangi dampak dan resiko yang ditimbulkan. (IkB)
