KABAR LUWUK – “Di tengah tekanan keuangan dan tantangan global yang terus meningkat, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mendorong reformasi struktural besar-besaran untuk meningkatkan efektivitas dari PBB.”
Dalam pertemuan dengan negara-negara anggota di New York pada hari Senin, Guterres memaparkan berbagai upaya yang dilakukan PBB untuk merombak sistem kerjanya, termasuk memangkas biaya, menyederhanakan sistem kerja, dan memodernisasi pendekatan PBB terhadap perdamaian dan keamanan, pembangunan, serta hak asasi manusia.
Dalam pertemuan ini Guterres menyatakan: “Saat ini adalah masa yang penuh masalah, namun di saat yang bersamaan juga merupakan masa yang penuh dengan peluang besar dan juga kewajiban besar yang perlu kita penuhi. Saat ini, misi Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi lebih penting dari sebelum-sebelumnya.”
Tiga Tujuan Utama
Diluncurkan pada bulan Maret, Inisiatif UN80 berfokus pada tiga prioritas, yaitu meningkatkan efisiensi aktivitas kerja, mengevaluasi bagaimana mandat atau tugas utama dari negara-negara anggota dijalankan, serta melaksanakan perubahan besar di seluruh sistem PBB.
Hasilnya nanti akan terlihat pada bulan September tahun ini dalam estimasi anggaran yang diperbarui untuk tahun 2026, serta perubahan tambahan yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut dalam proposal anggaran untuk tahun 2027.
Pengurangan Anggaran yang “Berarti”
Guterres menyatakan bahwa perubahan ini diharapkan menghasilkan pengurangan anggaran yang “berarti”. Misalnya, departemen urusan politik dan penjagaan perdamaian dapat mengalami pengurangan pekerja hingga 20 persen dengan mengurangi jumlah pekerja dengan tugas kerja yang sama.
Tingkat pengurangan ini diperkirakan dapat menjadi tolok ukur di seluruh sistem PBB, dengan tetap mempertimbangkan faktor khusus di setiap departemennya.
Contoh lainnya adalah dengan menggabungkan seluruh pekerjaan kontra-terorisme ke dalam Kantor PBB Kontra-Terorisme (UNOCT) pusat saja, mengakhiri sewa gedung, dan memindahkan pos dari lokasi kerja dengan biaya hidup tinggi.
Guterres menyatakan: “Mungkin akan ada pengeluaran biaya di awal terkait pemindahan staf dan paket pemutusan hubungan kerja, namun dengan memindahkan pos dari lokasi berbiaya tinggi, kita bisa mengurangi jejak komersial kita di kota-kota tersebut dan memangkas biaya pos maupun non-pos.”
Efisiensi dan Pembaruan
Alur kerja pertama akan berfokus terhadap efisiensi dan pembaruan, dengan mengembangkan model baru yang mempermudah penyatuan kerja, memusatkan layanan, pemindahan lokasi kerja ke lokasi yang lebih murah, serta memperluas penggunaan sistem digital.
Guterres menyampaikan bahwa departemen-departemen di markas besar PBB di New York dan Jenewa telah diminta untuk memeriksa apakah beberapa tim dapat dipindahkan ke lokasi kerja dengan biaya lebih rendah, dikurangi, atau dihapuskan.
Mengevaluasi Mandat
Alur kerja kedua merupakan pelaksanaan evaluasi terhadap bagaimana mandat yang ada dijalankan. Evaluasi yang dilakukan bukan terhadap mandat itu sendiri, karena mandat merupakan kewenangan negara-negara anggota.
Pemeriksaan awal telah mengidentifikasi lebih dari 3.600 mandat khusus di dalam Sekretariat saja. Saat ini, pemeriksaan lebih lanjut sedang berlangsung.
Guterres menekankan bahwa jumlah mandat yang begitu banyak, dan birokrasi yang dibutuhkan untuk melaksanakannya, telah membebani negara-negara anggota yang lebih kecil dengan sumber daya yang terbatas.
Guterres menambahkan: “Dalam hal ini, negara-negara anggota dapat mempertimbangkan untuk melakukan evaluasi sendiri terhadap mandat-mandat yang ada.”
Perubahan Struktural
Alur kerja ketiga berfokus pada perubahan struktural dan saat ini sudah dimulai.
Guterres menyatakan bahwa saat ini sudah ada hampir 50 usulan awal yang diterima dari pejabat-pejabat senior PBB, yang menunjukkan tingkat aspirasi dan kreativitas yang tinggi dari pekerja PBB terkait pelaksanaan perubahan struktural ini.
Area kerja utama yang akan dievaluasi untuk perubahan sudah ditentukan, yakni meliputi area perdamaian dan keamanan, pembangunan, hak asasi manusia, kemanusiaan, pelatihan dan penelitian, serta badan-badan khusus.
Bukan Jawaban dari Krisis Likuiditas
Guterres juga menyinggung situasi kas PBB yang mengkhawatirkan, dengan menyatakan bahwa inisiatif ini “bukan jawaban” atas krisis likuiditas yang telah berlangsung selama berbulan-bulan, tetapi dengan lebih menghemat biaya, hal ini diharapkan dapat membatasi dampaknya.
Guterres menyatakan bahwa krisis likuiditas yang terjadi disebabkan oleh satu hal, yakni tunggakan pembayaran. Guterres menambahkan bahwa perubahan struktural bukanlah jawaban atas kegagalan dari beberapa negara anggota dalam membayar kewajiban mereka secara tepat waktu guna menutupi biaya pelaksanaan kerja PBB.
Tunggakan Pembayaran
Menurut informasi yang disampaikan oleh Pengawas Keuangan PBB kepada Komite Kelima Majelis Umum (Administrasi dan Anggaran), hanya $1,8 miliar yang telah diterima dari total penilaian anggaran reguler sebesar $3,5 miliar untuk tahun 2025, sehingga masih kekurangan sekitar 50 persen.
Per 30 April, tunggakan mencapai $2,4 miliar, dengan Amerika Serikat berutang sekitar $1,5 miliar, Tiongkok ($597 juta), Rusia ($72 juta), Arab Saudi ($42 juta), Meksiko ($38 juta), dan Venezuela ($38 juta). Ditambah lagi sekitar $137 juta masih belum dibayarkan oleh negara anggota lainnya.
Untuk anggaran penjagaan perdamaian (yang berjalan dari Juli hingga Juni), termasuk tunggakan dari periode sebelumnya, jumlah yang belum dibayar mencapai $2,7 miliar. Untuk Pengadilan Internasional, total kontribusi yang belum dibayar per 30 April adalah $79 juta.
Konsultasi Intensif
Sekretaris Jenderal Guterres menyampaikan kepada negara-negara anggota bahwa ia akan berkonsultasi secara intensif dan rutin mengenai krisis kas dan perubahan yang dibutuhkan. Guterres juga menyatakan akan mencari panduan dan akan mengajukan proposal konkret untuk dapat dilaksanakan.
Dalam hal ini, Guterres menyampaikan bahwa staf PBB juga dilibatkan dalam diskusi dan didengarkan masukannya. Guterres menambahkan: “Kepentingan kami adalah untuk bersikap manusiawi dan profesional dalam menangani setiap aspek pembangunan ulang yang diperlukan.”
Sebagai penutup, ia menekankan bahwa Inisiatif UN80 adalah “peluang penting” untuk memperkuat sistem PBB dan menghasilkan hasil yang positif bagi para pekerjanya.
Dalam menanggapi usulan agar PBB hanya fokus pada misi perdamaian dan keamanan saja, Guterres menyatakan bahwa meninggalkan misi pembangunan dan hak asasi manusia merupakan sebuah kesalahan, karena ketiganya sama-sama penting.
Guterres menyatakan: “Mari kita manfaatkan momentum ini secara langsung dan dengan penuh tekad, serta bekerja sama untuk membangun Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kuat dan efektif untuk hari ini dan yang akan datang.” (Rls)
