KABAR LUWUK – Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui harmonisasi dan sinkronisasi regulasi di tingkat pusat maupun daerah.
Hal tersebut disampaikannya dalam acara Halalbihalal PT Donggi Senoro LNG (DSLNG) bersama pemerintah dan para pemangku kepentingan yang berlangsung di The St. Regis Jakarta, Selasa (21/4/2026).
“Pemerintah sangat terbuka terhadap investasi. Sebagai kementerian yang membidangi hukum, tugas kami adalah memastikan regulasi yang ada selaras dan mendukung kelancaran investasi, baik di pusat maupun di daerah,” ujar Menteri Supratman dalam sambutannya.
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam konteks tersebut, kegiatan Halalbihalal yang diselenggarakan DSLNG dinilai sebagai momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para investor.
Supratman juga menyampaikan apresiasinya terhadap kontribusi DSLNG dalam pengembangan sektor minyak dan gas di Sulawesi Tengah.
Sebagai putra daerah, ia menilai investasi yang dilakukan DSLNG menjadi bukti nyata keberhasilan kolaborasi antara investasi dalam negeri dan luar negeri.
Bupati Banggai, Amirudin yang juga turut hadir menyampaikan apresiasi atas undangan untuk menghadiri kegiatan halalbihalal dan silaturahmi.
Ia juga menilai bahwa kehadiran DSLNG di Banggai selama ini telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, terutama melalui dana bagi hasil (DBH) migas.
Selain itu, program CSR DSLNG dinilai cukup berperan dalam mendukung pembangunan di daerah, dengan pelaksanaannya yang turut melibatkan instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang masing-masing.
Acara Halalbihalal DSLNG sendiri berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban.
President Director DSLNG, Yuichi Sakaguchi, mewakili manajemen menyambut para tamu undangan dan mengungkapkan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk mempererat hubungan dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri dalam mendukung pembangunan di sektor energi. (Rls)
