KABAR LUWUK – Rakorda Statistik dan Informasi Geospasial Sulawesi Tengah 2024 Ditutup Hasilkan Tujuh Point Penting. Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Sinergitas dan Kolaborasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral & Informasi Geospasial Se-Sulawesi Tengah tahun 2024 resmi ditutup pada Rabu, 29 Mei 2024. Acara yang berlangsung di Ballroom Maleo Conference Hotel Estrella Luwuk ini menghasilkan sejumlah rekomendasi penting yang diharapkan segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah.
Rekomendasi hasil Rakorda ini telah disetujui oleh peserta yang terdiri dari perwakilan Dinas Kominfo, Bappeda/Bapelitbangda, dan Badan Pusat Statistik (BPS) dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Poin-poin penting dalam rekomendasi tersebut mencakup:
- Peningkatan kapasitas SDM melalui kesepahaman dengan BPS yang diinisiasi oleh wali data kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.
- Pemerintah Provinsi akan memfasilitasi Bimbingan Teknis (Bimtek) Geoportal di Kota Palu pada Juli 2024, dengan kehadiran wajib petugas/staf dari setiap kabupaten/kota.
- Penyelenggaraan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) setiap tahun di tingkat kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.
- Penyusunan rencana aksi Satu Data Indonesia (SDI) yang dikoordinir oleh Bappeda/Bapelitbangda kabupaten/kota.
- Penerbitan Surat Edaran Bupati/Walikota untuk mengalokasikan pembiayaan pengelolaan data statistik dan BIG di setiap kabupaten/kota.
- Peningkatan komunikasi dan koordinasi anggaran melalui penegasan dari sekretaris kabupaten/kota.
- Penguatan dan pendampingan dari Diskominfosantik provinsi ke kabupaten/kota terkait pembuatan portal satu data daerah yang terintegrasi.
Kepala Dinas Kominfo Santik Provinsi Sulawesi Tengah, Sudaryano Lamangkona, S.Sos., M.Si, menegaskan bahwa rekomendasi ini merupakan rencana tindak lanjut yang harus segera diimplementasikan oleh Pemprov maupun kabupaten/kota yang menjadi leading sector.
“Rekomendasi ini tentunya menjadi sebuah rencana tindak lanjut bagi Pemprov maupun kabupaten/kota, khususnya para OPD yang menjadi leading sector, mulai dari dinas Kominfo sebagai wali data, Bappeda sebagai pembina bersama BPS kemudian seluruh perangkat daerah yang ditugaskan sebagai produsen data,” jelas Sudaryano Lamangkona.
Sejalan dengan itu, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI, Dr. Ucup Hidayat, S.Si., MM, menegaskan pentingnya tata kelola data sektoral yang baik untuk mendukung percepatan ekonomi dan dokumen perencanaan pembangunan yang valid. “Tata kelola data sektoral ini benar-benar bisa mendukung bukan hanya dari percepatan ekonomi kita, tapi bagaimana dokumen perencanaan pembangunan itu menggunakan data yang baik yang benar,” ungkap Dr. Ucup Hidayat.
Dengan demikian, upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang didukung oleh data yang valid dan akurat terus dilakukan. Pemerintah provinsi juga akan segera menggelar Rakorda lanjutan untuk memperkuat tata kelola data sektoral.
“Rapat koordinasi selanjutnya yang dihadiri oleh Bappeda, Inspektorat, Kominfo, dan beberapa OPD lainnya, ini merupakan bentuk keseriusan dan wujud komitmen Pemprov Sulteng untuk bagaimana membangun pola perencanaan yang berbasis data dan tidak berdasarkan asumsi,” tutur Sudaryano Lamangkona.
Pada akhir acara, usulan tuan rumah untuk penyelenggaraan Rakorda berikutnya pada tahun 2025 dipertimbangkan, dengan Kota Palu atau lokasi di luar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai kandidat. ( Dkisp) **
