“Polres Bangkep tetap amankan jalannya Pilkada”
KABAR LUWUK – Proses penganggaran dana hibah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkep tahun 2024 terus menjadi sorotan dan menimbulkan masalah.
Kapolres Bangkep, AKBP Jimmy Marthin Simanjuntak, S.I.K, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, polres Bangkep belum mendapatkan kejelasan terkait anggaran pengamanan pilkada yang diusulkan sebesar kurang lebih 12 miliar.
Menurut Simanjuntak, pihaknya belum diundang oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Bangkep, dan mereka tengah menunggu panggilan serta undangan Pemda Bangkep untuk proses rasionalisasi usulan anggaran pengamanan pilkada 2024.
Pada APBD perubahan 2023, dana hibah untuk pengamanan pilkada yang diberikan oleh Pemda kepada polres Bangkep mencapai 1,6 miliar, sedangkan pada APBD 2024, anggaran yang diberikan naik menjadi 4,5 miliar.
Simanjuntak menyatakan bahwa angka tersebut dianggap belum sesuai dengan usulan proposal yang diajukan oleh polres Bangkep.
Ia menambahkan bahwa Pemda Bangkep alasan pemda mengimbangi dana pengamanan pilkada yang ada di Kabupaten Buol.
Meskipun Pemda berpendapat bahwa keseimbangan ini perlu dilakukan, Simanjuntak menegaskan bahwa ancaman keamanan, karakter masyarakat, letak geografis, dan harga kebutuhan pokok di Bangkep dan Buol berbeda.
Dalam menangani permasalahan dana hibah pilkada Bangkep yang belum ada kepastian, Simanjuntak berharap Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dapat segera menangani masalah ini secara cepat.
Ia menekankan pentingnya respon yang tegas dari pihak terkait untuk memastikan kelancaran proses pelaksanaan Pilkada Bangkep 2024.
Simanjuntak juga menyoroti bahwa faktor ancaman keamanan yang berbeda dan karakter masyarakat yang unik di Bangkep harus menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan anggaran pengamanan pilkada.
Selain itu, perbedaan geografis dan kebutuhan pokok antara Bangkep dan Buol memerlukan pendekatan yang lebih spesifik dan terkustomisasi.
Dengan penekanan pada perbedaan tersebut, Simanjuntak memahami bahwa setiap daerah memiliki kebutuhan dan tantangan unik dalam mengamankan jalannya Pilkada.
Oleh karena itu, harapannya terhadap Kemendagri RI sebagai instansi terkait adalah agar mempertimbangkan dengan seksama aspek-aspek ini dan memberikan kejelasan segera terkait alokasi dana hibah.
Pada akhir pernyataannya, Kapolres Bangkep ini menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan selama proses Pilkada 2024, meskipun kendala terkait anggaran masih menggantung.
Hal ini menjadi panggilan bagi semua pihak terkait untuk bekerja sama guna menyelesaikan permasalahan ini dengan sebaik-baiknya demi kelancaran dan keberhasilan Pilkada Kabupaten Bangkep tahun 2024.(RS)**
