KABAR LUWUK – Pada pelantikan Bupati Banggai, Ir. H. Amiruddin, MM, telah meninggalkan jejak kepedihan yang mendalam di kalangan bawahannya. Meski demikian, ketaatan terhadap keputusan dan perintahnya menjadi harga yang harus dibayar oleh para bawahan. Kamis 30/11/2023.
Dalam kepedihan tersebut, salah satu figur yang mencuat adalah Indrawati R Laamiri, mantan Kepala Puskesmas Kampung Baru.
Meskipun telah meraih prestasi gemilang dalam menciptakan suasana nyaman dan indah di Puskesmas, Indrawati mendapat pahitnya kado dari pemerintah Kabupaten Banggai berupa Non Job atau tidak ada jabatan.
Prestasinya dalam merubah pelayanan di Puskesmas menjadi luar biasa, namun sayangnya, Indrawati harus menghadapi konsekuensi atas mutasi yang dilakukan oleh pemerintah.
Meski begitu, dedikasi dan kualitas layanan kesehatan yang tinggi yang telah diberikan oleh Indrawati diakui oleh pemberian penghargaan dari BPJS.
Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata bahwa kinerja maksimal dan inovasi dalam pelayanan kesehatan dapat mendapatkan apresiasi meskipun harus melewati rintangan berat.
Indrawati juga terus menciptakan inovasi, seperti pola pendekatan dan jemput pasien, yang memberikan dampak positif terhadap pelayanan di Puskesmas.
Namun, sisi lain dari cerita ini adalah ketidakberdayaan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, dr. I Wayan Suartika, yang menyatakan bahwa mutasi merupakan kewenangan Bupati, dan dirinya tidak bisa mengomentari kebijakan pimpinan.
Dengan ini, kisah pelantikan Bupati Banggai memberikan cerminan tentang kompleksitas dan dinamika dalam dunia kepemimpinan dan pelayanan publik.
Peristiwa pelantikan Bupati Banggai, Ir. H. Amiruddin, MM, dan perjuangan Indrawati R Laamiri mencerminkan ketidakpastian dan tantangan yang dihadapi oleh para pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintahan.
Meskipun meraih penghargaan dan memberikan kontribusi positif, tak jarang individu harus menghadapi perubahan tak terduga yang dapat memengaruhi karir dan kehidupan mereka.
Dalam kasus Indrawati, perubahan status menjadi Non Job menjadi pukulan keras setelah upaya kerasnya meraih prestasi di bidang pelayanan kesehatan.
Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai, dr. I Wayan Suartika, yang menyatakan bahwa mutasi merupakan kewenangan Bupati, menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berada di luar kendali beberapa pihak.
Penting untuk mengingat bahwa perubahan kepemimpinan sering kali membawa perubahan kebijakan dan arah, yang dapat berdampak pada banyak aspek kehidupan masyarakat.
Kepedihan yang dirasakan oleh para bawahan juga mencerminkan kebutuhan akan komunikasi yang lebih baik dan transparansi dalam pengambilan keputusan, sehingga mereka dapat memahami dan mempersiapkan diri dengan lebih baik.
Di sisi lain, penghargaan dari BPJS sebagai bentuk apresiasi terhadap kualitas layanan kesehatan Puskesmas Kampung Baru menunjukkan bahwa kinerja yang baik tetap diakui dan dihargai oleh pihak yang berkompeten.
Hal ini sekaligus memberikan dorongan moral bagi para tenaga medis dan pegawai di sektor kesehatan untuk terus memberikan yang terbaik.
Kisah ini juga mengingatkan kita akan pentingnya memiliki sistem yang adil dan transparan dalam penilaian kinerja serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan.
Meskipun pahitnya kado yang diterima Indrawati, semoga perjuangan dan dedikasinya tetap menjadi inspirasi bagi mereka yang bekerja untuk kebaikan masyarakat.**
