KABAR LUWUK – Penolakan Akses Wartawan Rusak Citra DPRD, Tidak Cukup Dengan Kata Maaf. Dalam sebuah peristiwa yang seharusnya menjadi momen bersejarah, pelantikan dan pengambilan sumpah 35 anggota DPRD Kabupaten Banggai, justru tercoreng oleh penolakan akses bagi para wartawan.
Para jurnalis yang hadir dengan niat meliput momen penting yang terjadi hanya sekali dalam lima tahun ini, terpaksa menerima kata maaf sebagai pengganti akses mereka ke dalam acara.
Bagi mereka, kata maaf tersebut tidak cukup untuk menutupi kerugian yang dialami.
Acara pelantikan anggota DPRD ini bukanlah acara biasa. Ini adalah momen sakral yang tidak hanya penting bagi para pejabat yang dilantik, tetapi juga bagi masyarakat yang ingin mengetahui siapa saja yang akan mewakili mereka selama lima tahun ke depan.
Tanpa kehadiran jurnalis, informasi mengenai proses pelantikan ini tidak akan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat luas.
Namun, keputusan yang diambil oleh pihak pamdal kantor DPRD untuk menolak wartawan, justru memberikan kesan buruk terhadap transparansi acara tersebut.
Para petugas pamdal seharusnya memahami betapa pentingnya peran jurnalis dalam menyampaikan informasi kepada publik.
Akses mereka bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan bagian esensial dari proses demokrasi.
Ironisnya, mereka yang tidak memiliki ID Card atau yang masuk hanya karena koneksi dengan pejabat, justru diberi akses lebih mudah.
Hal ini semakin menambah ketidakpuasan dari para wartawan yang merasa tidak diperlakukan adil.
Keputusan sepihak untuk membatasi akses jurnalis ini seolah menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap profesi jurnalistik.
Padahal, media adalah jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Jika akses mereka dibatasi, maka masyarakat akan kehilangan informasi penting mengenai siapa saja yang telah dilantik menjadi wakil rakyat.
Langkah minta maaf dari pihak keamanan dari Sekwan DPRD memang penting, namun tidak cukup untuk memperbaiki citra yang sudah tercoreng.
Lebih dari itu, perlu ada tindakan tegas, seperti memberikan sanksi kepada petugas yang lalai dalam menjalankan tugasnya.
Bahkan, jika perlu, penggantian petugas pengamanan bisa menjadi opsi agar kejadian serupa tidak terulang.
Transparansi dan keterbukaan informasi adalah hak masyarakat. Oleh karena itu, memastikan akses jurnalis dalam acara-acara penting seperti ini adalah langkah yang wajib diambil agar citra DPRD Kabupaten Banggai tetap terjaga baik di mata publik.( MAM)
