“Imigrasi Banggai Ingatkan Kapal Asing Wajib Berbendara Indonesia di perairan Indonesia”
KABAR LUWUK – Pengawasan Ketat di Perairan Banggai, Upaya Kolaboratif Menjaga Keamanan Maritim. Dengan luasnya wilayah perairan yang mencakup enam kabupaten—Banggai, Tojo Una Una, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Morowali, dan Morowali Utara—serta keberadaan empat pelabuhan internasional berstatus Tempat Pemeriksaan Keimigrasian Khusus (TPKK).
Kantor Imigrasi Banggai menghadapi tantangan signifikan dalam mengawasi perlintasan kapal yang padat. Setiap kapal, baik asing maupun domestik, yang berlayar di perairan Indonesia diwajibkan untuk mengibarkan bendera Indonesia, sebagai tanda bahwa mereka telah melalui pemeriksaan keimigrasian dan dianggap layak memasuki wilayah Indonesia. Jum,at 7/6/2024.
Kepala Kantor Imigrasi Banggai, Octaveri, menekankan pentingnya kerjasama dan koordinasi dengan berbagai otoritas perbatasan di daerah, termasuk TNI AL, Bea dan Cukai, KPLP, serta Bakamla Kabupaten Banggai.
“Kerjasama, koordinasi, pertukaran data, serta pelibatan masyarakat setempat, termasuk komunitas pesisir dan pemilik akomodasi sangat vital dalam upaya pengamanan wilayah laut kita,” ungkap Octaveri.
Beliau menambahkan bahwa setiap kapal asing yang memasuki wilayah perairan harus dipantau secara ketat dan diawasi untuk menjamin keamanan dan ketertiban.
Pengawasan yang ketat ini bertujuan untuk mencegah berbagai ancaman yang dapat muncul dari aktivitas di perairan, mulai dari penyelundupan, perdagangan manusia, hingga potensi ancaman terorisme.
Dengan adanya sistem pengawasan yang terintegrasi, diharapkan setiap pergerakan kapal dapat dipantau dengan lebih efektif, sehingga berbagai potensi pelanggaran hukum dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti dengan cepat.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah, Hermansyah Siregara, menggambarkan dinamika wilayah maritim di Kantor Imigrasi Banggai sebagai sangat pesat, yang tidak hanya membuka peluang ekonomi tetapi juga memunculkan potensi ancaman kejahatan lintas batas non-tradisional.
“Perlu adanya peningkatan pengawasan keimigrasian dan keamanan untuk memastikan bahwa wilayah maritim kita terlindungi dari berbagai ancaman yang mungkin timbul,” kata Hermansyah. Menurutnya, peningkatan koordinasi antar lembaga serta pemanfaatan teknologi canggih dalam pengawasan maritim menjadi kunci untuk menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut.
Dengan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat, serta peningkatan koordinasi antarlembaga, diharapkan wilayah maritim Banggai dapat menjadi lebih aman dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi regional.
Kolaborasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengamankan wilayah perairan tetapi juga untuk menghindari potensi kejahatan yang dapat mengganggu keamanan nasional.
Keamanan yang terjaga dengan baik akan menjadi fondasi kuat bagi perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya di sektor maritim yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Dalam menghadapi tantangan ini, semangat kolaborasi dan sinergi antar instansi pemerintah serta dukungan dari masyarakat lokal diharapkan dapat terus ditingkatkan.
engan demikian, perairan Banggai dapat tetap menjadi wilayah yang aman, sejahtera, dan bebas dari ancaman kejahatan lintas batas. ( humas Kanim Banggai ) **
