“ Kades Tuntung Benarkan PT.KFM Menghalangi Program Pemerintah Desa”
KABAR LUWUK – Konflik Wilayah Antara Desa Tuntung dan PT. KFM Memunculkan Kericuhan di Pelsus. Pemasangan patok batas desa yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Tuntung berakhir ricuh.
Konflik tersebut dipicu oleh tindakan PT. Koninis Fajar Mineral yang menghalangi pemasangan patok desa, dengan klaim bahwa untuk memasuki wilayahnya harus ada izin dari manajemen perusahaan. Senin, 18 Desember 2023.
Kericuhan terjadi di wilayah pelabuhan khusus (Pelsus) Dusun 1 Desa Tuntung pada tanggal 18 Desember 2023.
Kepala Desa Tuntung memberikan penjelasan bahwa kondisi tersebut mendapatkan respon dari Camat Bunta dan akan disikapi tindak lanjutnya oleh Pemerintah Kecamatan.
Menurut Kades Tuntung, pemasangan patok batas desa adalah bagian dari upaya untuk mengidentifikasi wilayah administratif Desa Tuntung dan sudah dikomunikasikan dengan pihak kecamatan juga antar Desa.
Namun, tindakan PT. Koninis Fajar Mineral yang mengklaim memiliki kendali atas wilayah tersebut memicu ketegangan. Kepala Desa menyatakan bahwa pihak perusahaan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan izin masuk ke wilayah desa.
“Dalam hal ini, harusnya pihak PT. KFM tau diri, sebab negara tidak pernah memberi kewenangan kepada pelaku usaha untuk mengatur pemerintah desa. Desa memiliki hak batas wilayah administratifnya sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Bupati Banggai,” tegas Kades Tuntung.
Pernyataan ini segera memicu respons dari Camat Bunta, yang menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti permasalahan ini dengan serius. “Kami akan melakukan investigasi mendalam untuk memahami sisi-sisi konflik ini dan mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak,” ujar Camat Bunta.
Sementara itu, PT. Koninis Fajar Mineral belum memberikan tanggapan resmi terkait insiden tersebut. Namun, pihak perusahaan dijadwalkan akan menggelar konferensi pers dalam beberapa hari ke depan untuk memberikan klarifikasi mengenai klaim mereka terhadap wilayah Desa Tuntung.
Kericuhan di Pelsus Desa Tuntung memunculkan pertanyaan serius tentang batas wewenang antara perusahaan swasta dan pemerintah desa. Konflik ini juga menciptakan ketidakpastian di kalangan masyarakat desa, yang berharap agar situasi dapat diselesaikan dengan damai dan adil.
Pemerintah Kecamatan dan berbagai pihak terkait diharapkan dapat bekerja sama untuk menyelesaikan konflik ini dengan bijaksana, memastikan hak-hak masyarakat desa terlindungi, sambil menjaga kepentingan pihak swasta yang sah.
Situasi ini menjadi sorotan utama karena mencerminkan kompleksitas hubungan antara sektor swasta dan pemerintah daerah dalam konteks pengembangan wilayah.**
