KABAR LUWUK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Banggai diminta tidak tinggal diam terhadap dugaan persoalan dalam proyek penyediaan air bersih miliaran rupiah di Desa Hunduhon, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai.
Proyek yang dikerjakan sejak tahun anggaran 2024 hingga berlanjut pada 2025 itu kini menjadi sorotan publik setelah pemerintah desa mengungkap sejumlah fakta di lapangan yang dinilai jauh dari klaim pekerjaan selesai 100 persen.
Sorotan terhadap proyek tersebut menguat setelah Kepala Desa Hunduhon, Saiful Bahri, membantah pernyataan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banggai yang menyebut pekerjaan telah tuntas. Menurutnya, masih banyak persoalan fisik yang belum diselesaikan oleh pihak pelaksana.
“Bagaimana kami mau membentuk tim pengelola, sementara progres di lapangan belum seratus persen selesai,” ujar Saiful Bahri saat ditemui di kediamannya, Jumat (8/5/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah sambungan pipa disebut belum terpasang sempurna. Bahkan, beberapa lubang galian di jalur pipa masih dibiarkan terbuka dan dinilai membahayakan warga sekitar.
Tak hanya itu, warga juga mengeluhkan kerusakan tanaman produktif seperti kelapa dan cengkeh akibat jalur pemasangan pipa yang melintasi area perkebunan masyarakat.
Hingga kini, pemerintah desa mengaku belum mengetahui adanya penyelesaian maupun kompensasi terhadap kerugian warga tersebut.
Persoalan lain muncul dari kualitas layanan air bersih yang justru disebut menurun setelah proyek dikerjakan. Warga mengeluhkan air menjadi keruh saat hujan turun akibat perubahan sistem distribusi menggunakan metode bypass.
“Dana yang begitu besar ini seolah mubazir. Kualitasnya justru menurun dibanding sebelumnya,” kata Saiful.
Pernyataan dari pihak PUPR Banggai pun memicu kritik masyarakat.
Kini, masyarakat mendesak Kejari Banggai segera turun tangan melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan proyek air bersih tersebut.
Apalagi proyek itu sebelumnya disebut mendapat pendampingan dari aparat penegak hukum.
Warga berharap Kejari Banggai tidak menutup mata terhadap berbagai keluhan masyarakat dan dugaan kerugian negara yang berpotensi muncul dari proyek tersebut.
Desakan publik kini mengarah pada langkah konkret aparat penegak hukum untuk memastikan proyek miliaran rupiah itu benar-benar dikerjakan sesuai spesifikasi dan tidak merugikan masyarakat maupun keuangan negara. (IkB)
