IMIP < Bawaslu-ads
Banggai KepulauanKABAR DAERAH

Kejaksaan Negeri Banggai Laut Terima Tahap II Pelimpahan Perkara Korupsi Dana Desa

813
×

Kejaksaan Negeri Banggai Laut Terima Tahap II Pelimpahan Perkara Korupsi Dana Desa

Sebarkan artikel ini
Perkara Dugaan Korupsi Dana Desa Lumbi - Lumbiya 2022 Masuk Tahap II.
Perkara Dugaan Korupsi Dana Desa Lumbi - Lumbiya 2022 Masuk Tahap II.

“Kejaksaan Negeri Balut Segera Dakwakan Mantan Bendahara Desa Lumbi-Lumbiya

KABAR LUWUK – Kejaksaan Negeri Banggai Laut Terima Tahap II Pelimpahan Perkara Korupsi Dana Desa. Kejaksaan Negeri Banggai Laut, Sulawesi Tengah, telah menerima tahap II pelimpahan perkara tindak pidana korupsi terkait dana desa Lumbi-Lumbiya Kecamatan Buko Selatan.

Penyerahan ini dilakukan oleh penyidik Tipikor Polres Bangkep, dan melibatkan tersangka WK, mantan Bendahara desa Lumbi-Lumbiya tahun 2022. Sabtu , 20 Januari 2024.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut, Reinhard Tololiu, SH, MH, “Kami telah menerima pelimpahan tahap II pada hari Rabu, 3 Januari 2024, dan saat ini sedang mempersiapkan dakwaannya. Perkara ini segera akan kami limpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor di Palu.”

Tersangka WK diduga kuat telah menyalahgunakan dana desa sebesar Rp.256.418.540 juta. Ancaman hukuman yang dihadapi tersangka sesuai dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pasal 2 Ayat 1 dan pasal 3, pasal 8 UU RI No. 31 tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU RI No. 20 tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi.

Kasat Reskrim Polres Bangkep, Iptu Ida Bagus Harta Grahing Wahyu SH.M.Si, juga mengonfirmasi bahwa perkara ini telah memasuki tahap kedua.

“Kami telah menyerahkan semua dokumen dan barang bukti pada Kejaksaan Negeri Banggai Laut pada Rabu, 3 Januari 2024,” ujarnya.

Ancaman hukuman bagi tersangka WK, sesuai dengan pasal 2 Ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah minimal 4 tahun penjara dan maksimal seumur hidup.

Kejaksaan Negeri Banggai Laut dan Polres Bangkep bersama-sama berkomitmen untuk mengungkap dan menindak tegas korupsi demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan di wilayah tersebut.

Dana desa yang seharusnya menjadi sumber pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, disinyalir telah dimanfaatkan oleh tersangka untuk kepentingan pribadi. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut, Reinhard Tololiu, juga menekankan pentingnya menindaklanjuti perkara ini dengan cepat dan adil.

“Kami akan bekerja keras untuk segera melimpahkan perkara ini ke pengadilan dan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan transparan serta adil. Korupsi adalah musuh bersama yang harus dihadapi bersama-sama,” ucap Reinhard Tololiu.

Perkembangan ini menciptakan harapan bagi masyarakat setempat yang telah lama menantikan keadilan terkait dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Kejaksaan Negeri Banggai Laut berharap bahwa kasus ini akan menjadi contoh bagi para pejabat desa dan aparatur yang memiliki tanggung jawab terhadap dana publik.

Sementara itu, pihak Kepolisian Resort Bangkep dan Kejaksaan Negeri Balut terus bekerja sama dalam mengungkap kasus-kasus korupsi lainnya. Kepolisian mengapresiasi peran masyarakat yang aktif melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, sebagai bentuk partisipasi dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik-praktik merugikan keuangan negara.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, kolaborasi antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan. Kejaksaan Negeri Banggai Laut dan Polres Bangkep berharap, dengan penanganan serius terhadap kasus ini, akan memberikan efek jera dan mencegah kemungkinan terjadinya korupsi di masa mendatang. Proses hukum selanjutnya akan memberikan kepastian hukum dan menjunjung tinggi nilai keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perkara ini.( RSM) **

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!