KABAR LUWUK – JOB Pertamina Medco E&P Tomori Sulawesi memaparkan ratusan program pemberdayaan masyarakat yang telah dan sedang dijalankan di Kabupaten Banggai saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Banggai, Kamis (30/4/2026).
Dalam rapat tersebut, Relation Section Head JOB Tomori, Andi Basuki, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaksanakan sekitar 170 program pengembangan masyarakat (PPM) sejak awal operasi. Dari jumlah tersebut, 120 program masih berjalan hingga saat ini.
Program-program tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga pembangunan infrastruktur. Seluruh program disusun berdasarkan hasil sosial mapping melalui dialog dengan masyarakat dan pemerintah desa, serta diselaraskan dengan hasil Musrenbang.
“Setiap usulan program berasal dari kebutuhan masyarakat yang kemudian diajukan ke SKK Migas untuk mendapatkan persetujuan sebelum dilaksanakan,” jelas Andi.
Ia juga menegaskan bahwa dalam industri hulu migas, tanggung jawab sosial perusahaan dikenal sebagai Program Pengembangan Masyarakat (PPM), yang pelaksanaannya mengacu pada regulasi khusus, yakni PTK-017/2025 SKK Migas.
Selain itu, JOB Tomori turut menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah melalui delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sejak 2024, sebagai bagian dari dukungan terhadap program pembangunan daerah. Namun pada 2026, kerja sama difokuskan pada tiga OPD, yaitu sektor perikanan, peternakan, dan tanaman pangan hortikultura.
RDP tersebut digelar sebagai tindak lanjut aspirasi HMI Cabang Luwuk yang meminta transparansi pelaksanaan program CSR. Dalam forum itu, sejumlah kritik juga disampaikan, termasuk terkait efektivitas program dan bantuan yang telah diberikan.
Menanggapi hal tersebut, Andi menegaskan bahwa seluruh program telah dilaporkan secara berkala kepada SKK Migas serta diaudit oleh akuntan publik, sebagai bentuk akuntabilitas.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Banggai, Suprapto, akhirnya ditunda dan dijadwalkan kembali pada pekan kedua Mei dengan menghadirkan pihak SKK Migas. JOB Tomori juga diminta menyampaikan laporan tertulis secara lengkap terkait seluruh program pemberdayaan masyarakat yang telah dijalankan. (IkB)
