Launcing Program inovasi Terminal Dan Transportasi Pangan Terpadu
KABAR LUWUK – Gubernur Sulawesi Tengah H.Rusdy Mastura menghadiri launcing inovasi Sulawesi Tengah Terminal & Transprasi pangan terpadu yang mengusung tema “Desain Inovasi Penurunan Daerah Rawan Pangan Sebagai Input Penyelenggaraan Pembangunan Pangan Menuju Sulawesi Tengah Emas 2045” Bertempat di desa labuan kec.lage kabupaten poso.pada senin (20/5/24).
Pada kesempatan itu Gubernur Rusdy Mastura dalam sambutannya menuturkan saat ini kita di Sulawesi Tengah telah ditemui beberapa permasalahan mendasar atau substansial yang memerlukan tindakan gerak cepat dalam penanganannya. salah satunya yaitu memenuhi hak dasar manusia akan kecukupan pangan yang beragan bergizi, seimbang, dan aman. dikarenakan kondisi geografis Sulawesi Tengah yang sangat beragam seperti wilayah pegunungan, kepulauan, lembah dan wilayah perbatasan menjadikan pangan belum terdistribusi dengan baik.
Selain itu daerah-daerah sentra padi, kawasan perkebunan, dan sentra-sentra produksi pangan lainnya belum terkoneksi dengan sepenuhnya ke daerah-daerah yang membutuhkan, seperti yang kita alami di 3 (tiga) desa kabupaten poso ini. yaitu desa labuan, desa toyado dan desa silanca.
“walaupun letaknya berada dipersimpangan jalur trans tetapi masyarakatnya belum mengkonsumsi persyaratan pangan yang beragam bergizi, seimbang, dan aman bukan disebabkan oleh kemampuan beli masyarakat yang rendah tetapi ketersediaan dan pemanfaatan pangan perlu diperhatikan”.ujar Gubernur.
Lanjut Rusdy Mastura bahwa inovasi ini merupakan salah satu inovasi daerah di sektor pangan yang dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan kami 2021 s.d 2026 yaitu gerak cepat menuju sulteng lebih sejahtera dan maju melalui perjuangan misi ke-3 yaitu mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan.
“Semoga inovasi ini dikerjakan dengan cara kolaborasi dan terkoordinir baik antara opd di tingkat Provinsi maupun antara pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota untuk menjadikan sulawesi tengah sebagai daerah bebas rawan pangan dengan tingkat produksi hasil pertanian, perkebunan dan perikanan yang maksimal.Harapnya.
Dan di akhir sambutanya Jelang 3 tahun kepemimpinan Gubernur H.Rusdy Mastura bersama Wagub Ma’mun Amir membangun Negeri Seribu Megalit, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan kinerja positif dan diakui di tingkat pusat :
Diantaranya, berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrim dari 3.02 % (2022) menjadi 1,44 % (2023), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan sepanjang tiga tahun terakhir yakni dari 70,54 poin (2022) menjadi 71,66 poin (2023), Pertumbuhan ekonomi tertinggi mencapai 13,06 % jauh di atas rata-rata Nasional yang hanya mencapai 5 %, Realisasi investasi terbesar ke 4 secara Nasional setelah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur, Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 3,75 % (2022) menjadi 2,95 % (2023), Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan signifikan dari Rp 900 miliar menjadi Rp 2,059 Triliun (2023), SAKIP meningkat dari nilai B menjadi BB.
Trend positif tersebut di atas bisa diraih berkat kerjasama dan dukungan semua stakeholder, termasuk unsur forkopimda dan seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Tengah.
Sementara Bupati poso dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan adalah landasan utama yang mengatur ketahanan pangan di Indonesia undang-undang ini menetapkan bahwa penyelenggaraan sistem pangan harus Melintasi masyarakat secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk menjamin ketersediaan keterjangkauan dan pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup aman bermutu dan bergizi dan menggarap menggaris bawahi pentingnya produksi pangan berkelanjutan dan penggunaan sumber daya lokal.
Selain itu berdasarkan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan 41 desa dengan kategori prioritas prioritas 1, 33 desa dengan kategori prioritas 2 ,dan 41 desa dengan kategori prioritas 3, berdasarkan kondisi tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Poso tentunya dengan dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sudah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut hasilnya di tahun 2023 desa dengan prioritas 1 berhasil dihilangkan sudah tidak ada desa dengan kerentanan dan kerawanan pangan.
kemudian tersisa 8 Desa prioritas 2, dan 31 Desa prioritas 3, yang artinya desa rawan pangan berkurang di Tahun 2022 menjadi 39 desa di tahun 2023, dari 75 Desa menjadi 39 ini menjadi Fokus utama dalam penanganan wilayah rawan pangan pada tahun 2024.
“Mari kita kerja bersama dalam tim World menangani secara bersama-sama masalah kerawanan pangan ini selain pemerintah juga kami berharap pelaku usaha Lembaga Kemasyarakatan serta lembaga pendidikan juga ikut aktif berpartisipasi dalam penyusunan pelaksanaan monitoring serta evaluasi program sehingga dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengurangan daerah dengan kategori rawan pangan”.harap Verna
Disamping itu Gubernur bersama Bupati Poso dan berapa kadis menyerahkan beberapa bantuan secara simbolis berupa pupuk pangan, kapal katinting, serta bantuan sosial yang diterima langsung kades labuan, kades toyado dan kades silanca.
Nampak hadir serta mendapingi Gubernur Staf ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesra yang merangkap Plt.Kadis perkebunan dan pertenakan Dr. Rohani Mastura,M.Si, kadis Kelautan dan perikanan Moh. Arif Latjuba, S.E., M.Si, Kepala Bappeda Dr. Ir. Christina Shandra Tobondo M.T, kadis tanaman pangan holtikultura Nelson Metubun, SP, kadis pangan Iskandar Nongtji, kadis bina marga dan penataan ruang Dr. Ir. Faidul Keteng, S.T., M.Si., M.T, kadis koperasi Sisliandy ponulele, Sekab kabupaten poso, forkopimda kab. poso, kepala perangkat daerah kab.poso, para kepala desa kab.poso, para camat dan tokoh masyarakat terkait. (Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov.Sulteng)