KABAR LUWUK – Dugaan Mobilisasi ASN Sambut Bupati di Bandara Jadi Sorotan. Dugaan mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjemput Bupati Petahana Ir. H. Amirudin Tamoreka di Bandara Luwuk, Banggai, terus menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan masyarakat daerah ini.
Mobilisasi tersebut diduga terjadi ketika Bupati baru saja kembali dari melaksanakan ibadah umroh, sebuah momen yang seharusnya bersifat pribadi namun malah diiringi oleh keramaian yang terorganisir.
Banyak pihak yang mempertanyakan alasan di balik penjemputan yang melibatkan ASN, sebuah tindakan yang dianggap tidak lazim dan tidak sejalan dengan etika birokrasi.
Junaid Syarif, salah satu tokoh dari Poros Gabus Banggai, menyatakan ketidakpuasannya terhadap situasi tersebut. Ia mempertanyakan motif di balik mobilisasi ASN yang dinilai berlebihan hanya untuk menyambut kepulangan Bupati.
“Pak Bupati sudah sering lakukan umroh tidak pernah dijemput seperti itu. Kenapa bawa-bawa loyalitas alasan pembenaran untuk menutup mobilisasi? Pesan WA berantai bentuk penggalangan ASN guru itu apa? Terus WA tentang modus kerja bakti di bandara langsung jemput bupati itu apa? Apa ini bukan mobilisasi?” ungkapnya dalam pernyataan yang diberikan kepada media ini pada Senin, 19 Agustus 2024.
Lebih lanjut, Junaid menyoroti adanya mobilisasi kader partai untuk menjemput Bupati yang diduga berkaitan dengan pengumuman rekomendasi dari partai Golkar dan PAN, yang mendukung Bupati Petahana untuk kembali bertarung dalam Pilkada mendatang.
Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya upaya menggiring ASN ke wilayah politik praktis, yang seharusnya dihindari dalam sistem pemerintahan yang sehat dan beretika.
Ia juga menambahkan bahwa kondisi ASN di Banggai umumnya telah menyadari dan memahami tradisi politik di daerah ini, di mana dalam setiap momen Pilkada, jarang sekali memilih untuk mendukung petahana.
Namun, di era pemerintahan saat ini, ada indikasi kuat bahwa ASN dan PPPK sedang diarahkan untuk terlibat dalam politik praktis. “Sebenarnya, biarkan mereka menentukan pilihan sesuai hak-hak demokrasi mereka sendiri,” tegasnya.
Junaid juga menekankan bahwa masyarakat Banggai memiliki karakter yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain.
Menurutnya, warga Banggai melihat Pilkada sebagai momen perubahan, sebuah kesempatan untuk mengganti pemimpin dengan wajah baru.
“Ini fakta yang tertanam dalam sanubari kita sebagai warga Kabupaten Banggai,” pungkasnya, menutup pernyataan yang mengajak semua pihak untuk lebih kritis dan menjaga netralitas birokrasi di tengah suhu politik yang mulai memanas.***
