KABAR LUWUK – Bawaslu Bangkep terima empat pelaporan, tiga diduga Politik Uang dan Satu Sorotan Netralitas Kepala Desa. Sebuah peristiwa menarik terjadi di Bangkep pada Selasa, 20 Februari 2024, ketika Anggota Bawaslu Bangkep, Kuswandi A. Padjani, mengonfirmasi kepada awak media bahwa pihaknya telah menerima empat pelaporan pelanggaran dari berbagai pihak pelapor.
Dari keempat laporan tersebut, tiga di antaranya mencurigai adanya praktik politik uang, sementara satu laporan mempertanyakan netralitas oknum Kepala Desa.
Laporan pertama datang pada Jumat, 16 Februari 2024, dengan nomor 001/Lp/Pl/Kab/26.03/11/2024. Pelapor, seorang Warga Negara Indonesia (WNI), mengungkapkan dugaan pidana pemilu terkait politik uang.
Kemudian, pada Senin, 19 Februari 2024, terjadi lonjakan pelaporan dengan tiga laporan yang masuk pada hari yang sama.
Dua di antaranya juga menyoroti dugaan politik uang, dengan nomor laporan 002/Lp/Pl/Kab/26.03/11/2024 dan 004/Lp/Pl/Kab/26.03/11/2024, semuanya dilaporkan oleh WNI.
Selain itu, laporan nomor 003/Lp/Pl/Kab/26.03/11/2024 juga menarik perhatian karena mengaitkan dengan netralitas kepala desa.
Pelapor dari WNI menyatakan keprihatinan mereka terhadap dugaan pelanggaran netralitas dalam proses pemilihan.
Kuswandi menjelaskan bahwa setiap pelaporan disertai dengan dua barang bukti berupa rekaman audio dan video.
Saat ini, Bawaslu Bangkep sedang melakukan kajian awal terhadap semua laporan yang masuk. Proses ini penting untuk menentukan apakah pelaporan tersebut dapat diregistrasi atau tidak.
Menyikapi hal ini, Kuswandi menekankan bahwa seluruh proses penanganan pelaporan masih dalam tahap awal.
Pihak Bawaslu Bangkep sedang memastikan semua laporan diperlakukan secara adil dan transparan. Keputusan mengenai langkah selanjutnya akan diambil setelah semua bukti dan informasi terkait telah dipelajari dengan cermat.
Sementara itu, masyarakat Bangkep dan pihak terkait diimbau untuk tetap tenang dan mempercayakan proses penegakan hukum kepada lembaga yang berwenang. Bawaslu Bangkep berkomitmen untuk menjaga integritas dan keadilan dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi jalannya proses pemilu. ***
