KABAR LUWUK – Aliansi Masyarakat Mendono dan Mondonun Mengecam Keras PT PAU, Tuntut Prioritaskan Kesejahteraan Masyarakat Lokal. Aliansi masyarakat lingkar industri, khususnya dari Mendono dan Mondonun, yang berada dalam radius proyek utama, mengutuk dengan keras manajemen industri minyak dan gas bumi (migas) di Kabupaten Banggai.
Mereka menuntut agar pengelolaan industri tersebut lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat dalam zona integritas pengelolaan industri migas di daerah tersebut.
Selain mengkritik manajemen industri, aliansi ini juga mengecam pemerintah setempat yang dianggap telah gagal dalam menerapkan Pasal 33 UUD 1945.
Mereka menyoroti bahwa meskipun industri migas telah berinvestasi di Banggai selama sekitar satu dekade, dampak positifnya terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah yang terkena dampak langsung seperti Mendono dan Mondonun, sangat minim.
Aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat Mendono dan Mondonun diwujudkan dalam tujuh tuntutan yang mereka sampaikan, yaitu:
- Prioritaskan Masyarakat Lokal di 3 Kecamatan: Mendono, Mondonun, dan sekitarnya, dalam rekrutmen tenaga kerja di PT. Panca Amara Utama (PAU).
- Eks Lahan untuk Direkrut Langsung: Masyarakat setempat menuntut agar eks lahan mereka diberikan prioritas dalam rekrutmen langsung di PT. Panca Amara Utama (PAU).
- Pemberdayaan Kontraktor Lokal: Di 3 Kecamatan terdampak, untuk memberikan kesempatan pada kontraktor lokal dalam proyek-proyek industri migas.
- Transparansi Anggaran CSR: Mengungkap nominal anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) beserta program-program yang dilaksanakan setiap tahun di 3 Kecamatan.
- Pengembalian Tenaga Kerja Non-Local: Tenaga kerja non-lokal yang posisi dan keterampilannya dapat diisi oleh masyarakat lokal, harus dipulangkan.
- Transparansi Sistem Rekrutmen Tenaga Kerja: Meminta agar proses rekrutmen tenaga kerja menjadi lebih terbuka dan transparan.
- Pemecatan Manajer COMDEV dan CSR: Masyarakat menuntut pemecatan manajer Community Development (COMDEV) dan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dinilai tidak memperhatikan kepentingan lokal.
Aliansi ini bertekad untuk terus melakukan tekanan kepada pihak terkait hingga tuntutan mereka dipenuhi demi kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat lokal di Banggai.***
