<
KABAR LUWUK, PALU – Gubernur Sulawesi Tengah melalui Wakil Gubernur Drs. H. Ma’mun Amir membacakan pidato Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara-Perubahan (PPAS) dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang dipimpin ketua DPRD Hj. Nilam Sari Lawira, SP, MP, Selasa 21 September 2021.
Dalam pidato pengantarnya, Wakil Gubernur menyampaikan rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan kepada DPRD yang merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 310 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan menurut Wakil Gubernur merupakan tahapan dalam mekanisme penyesuaian anggaran tahun berjalan sebagai akibat terjadinya beberapa kondisi yang menyebabkan harus dilakukannya perubahan.
“Dengan memperhatikan beberapa penjelasan di atas maka izinkan kami menyampaikan beberapa gambaran indikator pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yang akan menjadi dasar menyusun asumsi dalam perhitungan perubahan anggaran tahun 2021,”sebut Wakil Gubernur.
Indikator dimaksud yakni Pertama laju inflasi, pada bulan Juni 2021 inflasi gabungan dua kota di Sulawesi Tengah adalah sebesar -0,67% sementara inflasi tahun kalender Desember 2020 tingginya Juni 2021 sebesar 0,66% dan inflasi tahun ke tahun dari Juni 2020 hingga Juni 2001 sebesar 1,69%. tingkat inflasi kalender Sulawesi Tengah mengalami angka yang fluktuatif pada 3 tahun terakhir.
Pada tahun 2018 sampai dengan pertengahan tahun 2021 disebabkan oleh dampak peristiwa gempa bumi dan tsunami pada tahun pada tanggal 28 September 2018 yang lalu ditambah lagi dampak global akibat pandemi covid 19 yang memasuki gelombang kedua terutama pada awal bulan Mei tahun 2021.
