IMIP < Bawaslu-ads
BanggaiKABAR DAERAH

Wakil Bupati Banggai Ikuti Rakor Inspektur Daerah Se Indonesia 2023  Secara  Virtual

300
×

Wakil Bupati Banggai Ikuti Rakor Inspektur Daerah Se Indonesia 2023  Secara  Virtual

Sebarkan artikel ini

KABAR LUWUK,  BANGGAI – Wakil Bupati Banggai Furqanuddin Masulili bersama Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Raden Wisnu Bagus Wicaksono, dan Wakil Kapolres Banggai Kompol Margiyanta mengikuti Rapat Koordinasi Inspektur Daerah se-Indonesia tahun 2023 secara virtual, melalui zoom meeting di ruang rapat khusus Kantor Bupati Banggai, Luwuk Selatan, Rabu (25/1/2023).

Rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat bersama Forkopimda di Sentul beberapa waktu lalu. Presiden menekankan agar semua unsur pemerintah meningkatkan pengawalan dalam rangka percepatan belanja pemerintah yang diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian dalam kesempatan itu mengatakan, pertumbuhan ekonomi nasional dan tingkat inflasi tergolong baik di tengah situasi global yang tidak menentu. “Kita termasuk bagus pertumbuhan ekonomi kita 5,72 persen, inflasi juga masih terjaga di angka 5,51 persen, ini juga sangat bagus. Artinya, kenaikan harga barang/jasa masih minor, masih minim, tidak begitu berdampak luas di masyarakat,” ujar Mendagri.

Hal itu, menurut Mendagri, tak lepas dari pemanfaatan anggaran negara yang efektif dan efisien. Tahun 2023, Pemerintah memproyeksikan APBN sebesar Rp 3.016 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 814 triliun ditransfer ke daerah baik dalam bentuk dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dana insentif daerah, dana otsus, dana keistimewaan, dan lain-lain.

Supaya efektif, Mendagri mengimbau agar kepala daerah bersama DPRD menjaga supaya APBD tidak bocor, tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Salah satu caranya dengan mengoptimalkan peran aparat pengawasan internal pemerintah (APIP). “Kami mohon kepala-kepala daerah betul-betul memanfaatkan APIP ini,” kata Mendagri.

Mendagri juga meminta kepada jajaran Kejaksaan dan Polri agar memberikan pendampingan kepada kepala daerah. “Kalau APIP-nya bagus, APIP-nya bekerja, Inspektorat bekerja dengan efektif, saya kira kemungkinan untuk menjadi masalah pidana juga akan menjadi kecil, dan APH (aparat penegak hukum) tidak akan bekerja terlalu keras jika APIP-nya efektif,” tutur Mendagri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!