BanggaiKABAR DAERAH

Tanpa Irigasi Memadai, Sejumlah Desa di Lingkar Tambang PT KFM Terancam Banjir

468
×

Tanpa Irigasi Memadai, Sejumlah Desa di Lingkar Tambang PT KFM Terancam Banjir

Sebarkan artikel ini
Tanpa Irigasi Memadai, Sejumlah Desa di Lingkar Tambang PT KFM Terancam Banjir
Ilustrasi hutan gundul penyebab banjir

KABAR LUWUK – Tanpa Irigasi Memadai, Sejumlah Desa di Lingkar Tambang PT Koninis Fajar Mineral Terancam Banjir. Sejumlah desa yang berada di sekitar wilayah tambang PT KFM, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Menghadapi ancaman banjir akibat kurangnya sistem irigasi yang memadai.

Situasi ini telah menimbulkan kekhawatiran serius bagi masyarakat setempat yang khawatir akan dampak yang ditimbulkan oleh potensi banjir. Akibat curah hujan yang mulai tinggi tersebut.

Desa-desa yang berada di sekitar lingkar tambang KFM sangat rentan terhadap bencana banjir karena tidak ada sistem irigas. Gundulnya hutan akibat pertambangan nikel PT KFM dipercaya bisa jadi salah satu penyebab banjir di masa mendatang.

Kurangnya pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur irigasi serta pembangunan tambang yang mengubah pola aliran air. Menjadi faktor penyebab utama ancaman banjir di daerah tersebut. Pengelolaan air yang tidak optimal dapat menyebabkan genangan air di sekitar desa-desa dan dapat merusak lahan pertanian serta pemukiman warga.

Pemerintah kurang mengambil langkah-langkah pencegahan yang memadai, seperti yang diungkapkan oleh masyarakat setempat yang prihatin, terkait kurangnya irigasi yang memadai.

Mereka meminta pemerintah untuk segera melakukan perbaikan infrastruktur irigasi. Meningkatkan sistem pengelolaan air guna mengurangi risiko banjir di daerah mereka.

Kolaborasi cegah Banjir

Pemerintah Kabupaten Banggai dan instansi terkait seperti Dinas Pertanian, serta perusahaan tambang PT KFM. Diminta untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah ini. Diperlukan perencanaan dan implementasi yang komprehensif untuk memperbaiki sistem irigasi. Termasuk pembersihan saluran air, peningkatan kapasitas penyimpanan air yang menuju pemukiman warga.

Selain itu, perusahaan tambang juga harus bertanggung jawab dalam mengelola aliran air yang terkait dengan aktivitas pertambangan mereka.

Pemerintah harus menerapkan upaya mitigasi, seperti membangun saluran pengalihan air dan retensi air, untuk mencegah genangan air yang berpotensi menyebabkan banjir.

Pemerintah juga harus meningkatkan pemantauan dan sistem peringatan dini untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat terkait potensi banjir.

Kita perlu meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan dan pengelolaan air yang baik.

Dengan mengambil langkah-langkah yang tepat, kami berharap dapat mengurangi ancaman banjir di sejumlah desa di sekitar tambang PT KFM.

Kolaborasi yang aktif antara pemerintah, instansi terkait, perusahaan tambang, dan masyarakat sangat diperlukan. Guna menciptakan lingkungan yang aman dan berkelanjutan bagi warga setempat.

Berkurangnya Hutan dan Resapan Air Bisa Jadi Pemicu Banjir

Banjir yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Telah menyoroti peran penting hutan dan resapan air dalam mengurangi risiko banjir. Berkurangnya luas hutan dan sistem resapan air yang memadai. Menjadi faktor utama dalam terjadinya banjir yang merugikan masyarakat setempat.

Penggundulan hutan yang tidak bertanggung jawab telah terjadi di beberapa wilayah Banggai. Mengurangi luas hutan yang berfungsi sebagai penyerap air dan stabilisator aliran sungai. Dalam kondisi hutan yang utuh, pepohonan dan vegetasi lainnya dapat menyerap air hujan dengan efisien. Mencegah aliran air yang langsung masuk ke sungai dan membanjiri permukiman warga.

Selain itu, sistem resapan air yang memadai seperti rawa-rawa, danau, dan tanah yang berfungsi sebagai penampung air juga mengalami penurunan. Akibat perubahan penggunaan lahan dan aktivitas manusia. Ketika hujan deras melanda, tanah yang kurang mampu menyerap air dengan cepat dapat menyebabkan genangan air yang meluas. Meningkatkan risiko banjir di daerah sekitarnya.

Masyarakat setempat merasakan dampak dari berkurangnya hutan dan resapan air ini. Banjir yang terjadi mengakibatkan kerugian materiil yang signifikan, seperti kerusakan rumah dan lahan pertanian. Selain itu, bahaya bagi keselamatan manusia juga meningkat, dengan ancaman terhadap jiwa dan kehidupan masyarakat.

Perlindungan Hutan dan Reboisasi

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah serius dalam menjaga dan memulihkan ekosistem hutan serta memperkuat sistem resapan air. Perlindungan hutan yang lebih ketat, reboisasi, dan program penanaman pohon. Perlu diimplementasikan untuk mengembalikan fungsi hutan sebagai penyerap air yang efektif.

Pemerintah perlu bekerja sama dengan masyarakat. Lembaga terkait, dan pihak swasta untuk melaksanakan program perlindungan lingkungan dan pengelolaan air yang berkelanjutan.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peran ekosistem ini dalam mencegah banjir, masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan mengurangi risiko banjir di daerah mereka.

Dalam menghadapi tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya adalah kunci untuk mencapai pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan menceggah terjadinya banjir di masa depan. (IkB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *