KABAR LUWUK – Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) yang diterapkan dalam proses rujukan pasien antarfasilitas kesehatan dinilai perlu mendapat pembenahan, terutama dalam penanganan pasien gawat darurat.
Keluhan tersebut mencuat menyusul adanya sejumlah pasien rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti Puskesmas, yang hendak mendapatkan penanganan di RSUD Luwuk. Dalam beberapa kasus, pasien yang telah dirujuk dalam kondisi darurat disebut harus menunggu di depan ruang Unit Gawat Darurat (UGD) karena proses administrasi atau input pada sistem SISRUTE belum selesai.
Kondisi ini dikeluhkan keluarga pasien karena pasien yang dirujuk umumnya sudah membutuhkan penanganan medis lebih lanjut dan fasilitas penunjang di Puskesmas dinilai tidak lagi memadai untuk menangani kondisi pasien.
“Kalau pasien sudah gawat darurat, apa harus lagi menunggu sistem seperti itu? Sementara kita tahu fasilitas di Puskesmas itu serba kekurangan. Pasien itu dirujuk ya karena sudah gawat dan alat penunjang di Puskesmas sudah tidak mendukung. Kasihan kalau pasien terpaksa harus menunggu di depan UGD seperti ini,” kata salah satu keluarga pasien kepada media ini.
SISRUTE sendiri merupakan aplikasi berbasis internet yang dikembangkan Kementerian Kesehatan RI untuk mengintegrasikan proses dan informasi rujukan pasien dari fasilitas pelayanan kesehatan ke fasilitas kesehatan lainnya.
Keberadaan sistem tersebut pada dasarnya bertujuan baik, yakni membantu komunikasi dan koordinasi antar-fasilitas kesehatan sehingga rumah sakit penerima dapat mengetahui kondisi pasien yang akan dirujuk.
Namun, dalam praktiknya, sejumlah tenaga medis di Puskesmas mengakui masih terdapat kendala dalam penerapan sistem tersebut. Mereka menilai mekanisme rujukan perlu memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi kondisi yang benar-benar membutuhkan penanganan segera.
“Tujuan SISRUTE sebenarnya baik. Tetapi kalau pasien dalam kondisi gawat darurat, sebaiknya keselamatan pasien menjadi prioritas. Input sistem bisa menyusul, selama komunikasi dan informasi mengenai kondisi pasien tetap disampaikan kepada rumah sakit tujuan,” ujar salah seorang tenaga medis Puskesmas.
Para tenaga kesehatan juga mengaku terkadang menjadi sasaran kemarahan keluarga pasien ketika proses rujukan mengalami kendala. Keluarga pasien yang melihat kondisi kerabatnya semakin membutuhkan pertolongan tentu menginginkan agar pasien segera mendapatkan penanganan begitu tiba di rumah sakit.
Situasi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap penerapan SISRUTE di lapangan, khususnya dalam membedakan mekanisme rujukan pasien umum dengan pasien yang berada dalam kondisi kegawatdaruratan.
Sejumlah warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat melakukan pembenahan terhadap sistem maupun mekanisme pelaksanaannya, sehingga teknologi yang seharusnya mempermudah pelayanan kesehatan tidak justru menjadi hambatan ketika pasien membutuhkan pertolongan segera.
Bagi masyarakat, keberadaan sistem digital dalam pelayanan kesehatan tentu penting. Namun, dalam kondisi gawat darurat, sistem tersebut diharapkan tetap menempatkan keselamatan dan nyawa pasien sebagai prioritas utama.
Pembenahan dapat diarahkan pada mekanisme rujukan darurat yang memungkinkan pasien langsung mendapatkan penanganan medis, sementara proses input dan kelengkapan data SISRUTE dapat dilakukan secara paralel atau menyusul sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, SISRUTE tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai sistem rujukan terintegrasi tanpa mengorbankan prinsip utama pelayanan kegawatdaruratan, yakni memberikan pertolongan kepada pasien secepat mungkin. (IkB)
