KABAR LUWUK – Front Pemuda Babasalan Bersatu mendesak agar proses rekrutmen tenaga kerja dalam proyek pengembangan PT Panca Amara Utama (PAU) Jilid 2 memprioritaskan masyarakat adat Babasalan yang berada di Ring 1, meliputi wilayah Nambo, Batui, dan Kintom. Hal ini disampaikan sebagai bentuk aspirasi masyarakat yang terdampak langsung oleh keberadaan proyek tersebut.
Menurut perwakilan Front Pemuda Babasalan Bersatu, kehadiran perusahaan seharusnya menjadi solusi dalam mengatasi masalah sosial, khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan kesempatan kerja yang lebih besar kepada masyarakat adat setempat.
“Leluhur kami, Babasal, secara tersirat menginginkan agar tanah adat ini dimanfaatkan untuk kepentingan anak dan cucu Babasalan. Oleh karena itu, kami menekankan agar pemerintah, khususnya Dinas Tenaga Kerja, bersama pihak perusahaan, serius dan cermat dalam melihat dinamika sosial yang berkembang. Jangan sampai hal ini menjadi bom waktu bagi perusahaan dalam menjalankan pengembangan proyeknya,” ujar perwakilan tersebut.
Pihaknya juga menegaskan agar dalam proses rekrutmen tenaga kerja, setidaknya 70 persen dari total tenaga kerja yang diterima berasal dari masyarakat adat Babasalan. Sementara itu, 25 persen lainnya dapat diisi oleh tenaga kerja dari wilayah lain. Hal ini dinilai sejalan dengan aturan yang mengharuskan perusahaan untuk memprioritaskan masyarakat terdampak dan masyarakat adat.
Tak hanya soal tenaga kerja, Front Pemuda Babasalan Bersatu juga meminta agar program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dijalankan oleh perusahaan bersifat berkelanjutan dan tidak asal-asalan. Program CSR diharapkan mampu meningkatkan perputaran ekonomi di setiap desa atau kelurahan yang berada di Ring 1 proyek PAU Jilid 2.
“Kami tidak ingin program CSR hanya sekadar formalitas. CSR adalah kewajiban bagi perusahaan yang mengelola sumber daya alam. Oleh karena itu, harus ada program yang benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” tambahnya.
Dengan tuntutan ini, masyarakat berharap perusahaan dan pemerintah dapat lebih memperhatikan hak-hak masyarakat adat Babasalan dalam proses rekrutmen dan program pemberdayaan ekonomi, sehingga keberadaan proyek dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekitar. (RLs)
