Namun, Deitje Hakim juga mengakui bahwa kehadiran orang asing dan investasi asing dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.
Oleh karena itu, Tim Pengawasan Orang Asing Kabupaten Tojo Una-Una diharapkan dapat berperan sebagai wadah untuk berbagi informasi terkait perlintasan, keberadaan, dan kegiatan orang asing di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una.
Hal ini diharapkan dapat menghindari pengawasan yang berlebihan dan memicu terganggunya aktivitas orang asing.
Dalam rapat ini, juga diumumkan bahwa Tim Pengawasan Orang Asing Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023 terdiri dari 27 instansi pemerintah dan daerah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Banggai.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat membantu menyamakan persepsi antarinstansi terkait dan memastikan bahwa data dan informasi terkait orang asing di Kabupaten Tojo Una-Una dikelola sesuai dengan bidang tugas masing-masing instansi, sehingga dapat menjaga stabilitas dan keamanan daerah tersebut.
Sementara Bupati Tojo Una Una, melalui Sekretaris Kabupaten Tojo Una Una, DR. Hj. Sovianur Kure, SE, M.Si, membuka Rapat Tim Pengawasan Orang Asing di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai.
Kegiatan Rapat Koordinasi ini merupakan respons terhadap Undang-Undang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang Tim Pengawasan Orang Asing.
Kehadiran orang asing di Indonesia memerlukan perhatian bersama dari berbagai pihak, terutama karena wilayah Kabupaten Tojo Una Una menjadi tujuan dan transit orang asing.
Bupati Tojo Una Una mengingatkan pentingnya koordinasi antarinstansi dalam pengawasan orang asing.
Hal ini dilakukan untuk mencegah berbagai masalah yang mungkin timbul, seperti perdagangan manusia, penyelundupan barang terlarang, dan potensi ancaman terhadap stabilitas negara dan daerah.
Namun, kehadiran orang asing juga dapat memberikan manfaat dalam pembangunan dan pengembangan daerah.
Oleh karena itu, Tim Pengawasan Orang Asing Kabupaten Tojo Una Una bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara manfaat dan potensi dampak negatifnya.
Pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una Una berharap agar Tim Pengawasan Orang Asing semakin solid dan akurat dalam melaksanakan tugasnya.
Mereka ditekankan untuk memahami dan mengawasi keberadaan orang asing di wilayah tersebut dengan baik, termasuk memastikan kepatuhan mereka terhadap aturan administrasi keimigrasian.
Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam penegakan hukum administrasi keimigrasian.
Penegakan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan memerlukan kerjasama dari berbagai tingkatan pemerintahan, dari desa hingga kabupaten.
Rapat ini merupakan langkah konkret dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Tojo Una Una terkait dengan kehadiran orang asing.
Semoga kerjasama yang baik antarinstansi akan membantu memastikan bahwa orang asing yang berada di wilayah tersebut beroperasi dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (IM) *
