KABAR LUWUK – Program Seragam Gratis, Janji Pemda Banggai Yang Masih Jadi Tanda Tanya. Calon Bupati Banggai, Hj. Sulianti Murad, menyoroti kejelasan program pengadaan seragam sekolah gratis yang dijanjikan oleh kandidat lain, Amirudin, dalam Debat Publik Pilkada Banggai pada Minggu (10/11/2024).
Dalam sesi tanya jawab tersebut, Sulianti mempertanyakan komitmen Amirudin terkait pengadaan seragam sekolah gratis, sebab menurutnya, selama dirinya mengunjungi berbagai desa, warga mengaku tidak pernah menerima bantuan seragam yang disebut-sebut ada dalam program pemerintah.
Menanggapi hal ini, Amirudin bersikeras bahwa program tersebut sudah berjalan sejak lama, bahkan menyebut bahwa bantuan seragam sekolah telah diberikan di Kecamatan Mantoh.
Namun, penjelasan tersebut ditentang oleh Samsul Bahri Mang, calon wakil bupati yang berpasangan dengan Sulianti.
Pria yang kerap disapa Bali Mang ini mengatakan bahwa ia sudah mencari alokasi anggaran untuk program seragam gratis di dalam dokumen APBD Banggai tahun 2024, tetapi tidak menemukan adanya anggaran yang dimaksud.
“Saya sudah periksa di penetapan APBD Banggai 2024, tapi tidak ada program seperti itu,” tegas Bali Mang yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Banggai.
Berdasarkan data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup), lanjut Bali Mang, program seragam sekolah hanya tercatat di APBD Perubahan tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp350 juta, yang diperkirakan hanya cukup untuk menyediakan 1.083 set seragam, bukan 2.800 seperti yang disebut Amirudin dalam debat publik sebelumnya.
Penelusuran lebih lanjut bahkan mengungkapkan bahwa angka 2.800 seragam sekolah justru muncul dalam berita beberapa tahun lalu, saat Bupati Banggai Laut menyerahkan bantuan seragam sekolah di wilayah tersebut.
Hal ini semakin menimbulkan keraguan mengenai realisasi janji program seragam gratis oleh Pemda Banggai.
Sorotan dari pasangan calon Sulianti Murad-Samsul Bahri Mang ini bukan hanya mempertanyakan kebenaran klaim Amirudin, tetapi juga mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam menilai program-program pemerintah.
Apakah bantuan seragam sekolah ini memang nyata atau hanya sekadar janji politik yang diulang setiap kali kampanye?
Banyak masyarakat yang mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak.
Di tengah sorotan tajam ini, publik semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para pemimpin daerah untuk memastikan bahwa janji-janji politik tidak sekadar menjadi omong kosong yang tak pernah terlaksana.***
