KABAR NASIONAL

Polri Membuat Peta Wilayah Rawan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Selama Pemilu 2024

253
×

Polri Membuat Peta Wilayah Rawan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Selama Pemilu 2024

Sebarkan artikel ini
Kabaintelkam Polri, Komjen Pol Wahyu Widada

KABAR LUWUK  – Polri Membuat Peta Wilayah Rawan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Selama Pemilu 2024. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah melakukan pemetaan terhadap wilayah yang paling rawan gangguan keamanan dan ketertiban selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Kabaintelkam Polri, Komjen Pol Wahyu Widada, menjelaskan bahwa Polri telah menyiapkan berbagai langkah pengamanan untuk Pemilu 2024 dan proses tersebut melibatkan tiga tahap persiapan.Senin 19/6/2023.

“Pertama, kami melakukan pemetaan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pada setiap tahapan Pemilu,” ujar Wahyu saat Rapat Bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin. Tahap kedua adalah penyusunan indeks potensi kerawanan Pemilu (IPKP) sebagai bagian dari rencana operasional.

Polri menggunakan pendekatan yang berbeda dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI. “Pendekatan kami difokuskan pada potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang mungkin muncul,” katanya.

Menurut Wahyu, pendekatan keamanan yang dilakukan oleh Polri berorientasi pada potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga Polri dapat memberikan masukan kepada pimpinan untuk menyusun rencana operasi yang dapat menjaga kelancaran Pemilu 2024. Wahyu juga menyebutkan bahwa Polri telah melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi rawan pada Februari 2023.

Wilayah Jawa Timur (Jatim) dan Papua menjadi lokasi yang paling rawan gangguan keamanan dan ketertiban selama Pemilu 2024.

Namun, Wahyu mengungkapkan bahwa kondisi tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah. Pemetaan wilayah rawan masih menggunakan metode yang sama seperti pada tahun 2019.

Tahap ketiga belum dilaksanakan dan direncanakan akan dilakukan pada Oktober 2023,” tambah Wahyu. Selanjutnya, Polri akan bekerja sama dengan penyelenggara Pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Polri juga akan melibatkan tokoh nasional, tokoh agama, dan tokoh adat dalam upaya menciptakan “cooling system” untuk mendukung kelancaran dan kedamaian Pemilu.

Langkah ini diambil dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, Polri juga akan melakukan pemantauan media sosial terkait isu-isu hoaks dan ujaran kebencian, serta melakukan deteksi aksi intelijen sebagai bentuk antisipasi untuk mengurangi penyebaran isu dan mencegah terjadinya polarisasi di masyarakat, ungkap Wahyu.

Dengan pemetaan wilayah rawan gangguan dan langkah-langkah pengamanan yang telah disiapkan oleh Polri, diharapkan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.( Herald Id) **

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *