IMIP < Bawaslu-ads
Banggai KepulauanKABAR DAERAH

Pokir DPRD Bangkep Terus Disoroti Masyarakat

512
×

Pokir DPRD Bangkep Terus Disoroti Masyarakat

Sebarkan artikel ini
ketua DPD ormas Rampai Nusantara Moh.Sabarudin Salatun dan Ketua pembina HIPMI kabupaten banggai kepulauan ( Bangkep) Fahmy Hambali

“Begini Tanggapan HIPMI dan DPD ormas Rampai Nusantara Kabupaten Bangkep”

KABAR LUWUK, BANGKEP – Masyarakat kabupaten bangkep terus menyoroti usulan pokok pikiran (pokir) yang dinilai usulan tersebut tidak sesuai dengan keinginan masyarakat  dan terkesan  pokir tersebut hanya memberikan keuntungan pada pemilik Pokir.

Hal tersebut disampaikan oleh ketua DPD ormas Rampai Nusantara Moh.Sabarudin Salatun pada media ini Senin(17/3/23)

Menurut dia memang pokir telah di atur oleh regulasi ,jadi sepanjang di laksanakan sesuai mekanisme saya pikir tidak ada masalah, apalagi kalau terindikasi  terlalu berlebihan ,itu  yang harus di hentikan ,apalagi jika pokir itu bukan jaring ASMARA ( jaringan asfirasi masyarakat) itu sangat tidak  bersesuaian dengan  ROH dari pokir itu sendiri , seperti contoh , pengadaan gorden  masuk dalam usulan  pokir ,karena itu kan bukan kebutuhan masyarakat secara langsung, melainkan kebutuhan dinas OPD jadi kalau ada pokir yang modelnya demikian itu jadi lucuh toh?

Apalagi kalau pokir itu berkaitan dengan pengadaan baju dinas  OPD tertentu ,ini juga menyalahi tujuan dari pokir itu sendiri ,karna yang begitu itu harusnya memang dinas yang mengusulkan melalui perencanaan Dinas  dan bukan kategori usulan pokir.

Lanjut Sabarudin yang  lebih miris lagi masalah anggaran Operasional  pengelola sampah  Dinas lingkungan hidup  tidak dianggarkan selama tiga tahun   itu juga sangat ironis , kenapa karna itu sama halnya  mengajari mereka makan gaji buta , artinya kan tidak mungkin mereka bisa mengeksekusi program dan tupoksin mereka jika tidak di tunjang dengan anggaran , jadi sekali lagi sebagai ormas kami menandaskan bahwa  pokir itu haruslah di perhadapkan dengan kegiatan atau kebutuhan  ugen , dan para pimpinan OPD juga punya kewenangan untuk menolak nya jika pokir tidak bersesuaian dengan regulasi ynag ada,tegannya.

Sementara itu Pada hari yang  sama Ketua pembina HIPMI kabupaten banggai kepulauan ( Bangkep) Fahmy Hambali (Faham mengatakan usulan  pokir tidak bisa dipisahkan dengan setoran atau pemberian uang fie proyek 10 Persen  Apalagi fee dari pokir saya tidak  sependapat dan menolak karena sudah  bertentangan dengan regulasi dan Aturan yang mana Anggota di larang keras lakukan  proyek,menginterfensi proyek dan sebagainya.

Jikapun faktanya ada anggota DPRD melakukan itu saya berharap aparat penegak hukum (APH) bisa masuk untuk melakukan penyidikan kepada oknum Anggota DPRD yang bermain proyek,mungkin  karena Hedonisme dan gaya hidup sehingga oknum Anggota DPRD tidak  merasa cukup dengan penghasilan gaji dan  tunjangan lainnya yang diterima mereka ucapnya. (RS)**

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!