KABAR LUWUK, BANGKEP – Sebagai bentuk pemantauan dan pengawasan pada APBD bangkep tahun 2023, Pj.bupati bangkep melibatkan Korsupgah KPK RI dalam tahapan forum OPD dan musrembang RKPD pada kegiatan forum OPD diaulia Bappeda Litbang (7/3/2023).
Pada pemaparan materi yang disampaikan oleh Korsupgah KPK RI Basuki Haryono dengan judul materi program pemberantasan korupsi terintevrasi pada pemerintah daerah dalam pemaparannya ditekankan bawah kabupaten bangkep merupakan atensi atau mendapat perhatian khusus karena mengalami keterlambatan penetapan APBD selama 2 tahun berturut-turut.
Basuki Haryono juga mengatakan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK modus korupsinya perencanaan dan penganggaran ,suap penetapan APBD / APBD perubahan ,perencanaan tidak sesuai kebutuhan,tidak tepat waktu,kurang matang ,mark up satuan harga,evaluasi harga tidak dilakukan sungguh – sungguh,kurangnya intergritas dalam pertangung jawaban keuangan,pengendalian dan pengawasan dilakukan kurang baik.
Lanjut kata Basuki,ouput area perencanaan dan penganggaran yang harus dicapai yakni transparansi dan kesesuaian pikir dengan RKPD dan RPJMD, pengesahan APBD tampa suap/ gratifikasi,menurunkan resiko mark up anggaran dan kegiatan fiktif,transparasi APBD melalui publikasi online,penyaluran bantuan pemerintah tanpa korupsi,menurunkan temuan audit penyalahgunaan anggaran.
Praktek yang harus dihindari dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD yakni uang ketok palu ( suap dalam proses pengesahan APBD),alokasi dana pokir berupaya penjarahan peranggota karena tidak mempunyai dasar hukum .
“Anggara siluman yang muncul dalam proses penganggaran namun tidak diusulkandalam proses perencanaan.” Ujar Basuki.
Ditempat yang sama Pj bupati Bangkep Ihsan Basir SH.LLM dalam arahanya terkait Issue Strategis kabupaten Bangkep terdiri dari 8 poin pertama infrastruktur kawasan ibukota yang belum optimal,kedua masih tingginya angka kemiskinan ekstrim,Ketiga infrastruktur jalan yang belum memadai,Empat belum memadainya kualitas SDM khususnya dibidang pendidikan,kesehatan,ASN,petani dan nelayan, Lima produktifitas dan produksi sektor pertanian/ perikanan belum memadai, Tujuh dan Delapan adalah pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislatif serta pendapatanAsli daerah yang belum optimal.
Bupati juga mengatakan kemampuan fiscal yang rendah dimana APBD Bangkep masih cukup rendah 2 kali rata- rata dibandingkan kabupaten lain dengan penerimaan transfer DAU yang rendah tegas bupati.( RS) ***