KABAR LUWUK – Pemda Bangkep Gelar Rapat Koordinasi Teknis Kepegawaian Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023. Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSD) Bangkep menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kepegawaian Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023. Rapat tersebut dilaksanakan di Auditorium Bappeda Bangkep pada hari Selasa (13/6/2023) pukul 08:52.
Rapat ini bertema “Implementasi Talent Manajemen Menuju ASN yang Smart, Agile, dan Empathy”. Hadir dalam kegiatan ini adalah Gubernur Sulteng yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sulteng, M. Sadly Lesnisa, A. Sos. M. Si, Pj. Bupati Bangkep Ihsan Basir SH. LLM, Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sulawesi Tengah Asri SH. M. Si, para Asisten satu Sekretariat Bangkep, Kepala OPD se-Kabupaten Bangkep, dan Kepala BKPSDM Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah.
Dalam sambutannya, Pj. Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir SH. LLM menyampaikan pentingnya mengikuti materi dengan baik mengenai dua topik pembahasan dalam rapat ini. Topik pertama adalah kebijakan pengadaan, penempatan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), dan tenaga kerja non-ASN. Topik kedua adalah pembinaan karir PNS (Pegawai Negeri Sipil) pasca penyeteraan jabatan.
Rapat ini juga membahas nilai selisih teknis para tenaga kerja non-ASN peserta PPPK 2022 yang sedikit di bawah batas Passing Grade. Mereka telah mengajukan permohonan agar pemerintah daerah menyetujui penurunan Passing Grade. Selain itu, rapat ini juga mengingatkan para ASN milenial untuk menjadi kreatif, selalu belajar, dan memberikan sumbangan inovatif bagi lingkungan kerja dan bidang kerjanya.
Sambutan dari Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Asisten 3 Administrasi Umum Setda Provinsi Sulawesi Tengah M. Sasly Lesnusa, S. Sos. M. Si, juga disampaikan. Beliau menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat hadir secara langsung dan mengungkapkan dukungannya terhadap tema rapat ini yang sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pengelolaan kepegawaian saat ini.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi dalam pembinaan ASN yang berkualitas. Dalam rangka menjawab dua tantangan besar dalam birokrasi, yaitu pengadaan, penempatan P3K, dan tenaga non-ASN, serta penyederhanaan birokrasi melalui penyeteraan jabatan, perlu adanya integrasi sistem SI-ASN yang dikembangkan oleh BKN untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian. Namun, masih terdapat mis-komunikasi dan perbedaan pemahaman terhadap kebijakan pemerintah pusat, khususnya Kemempan RB dan BKN, dalam implementasi manajemen ASN di daerah.
