Di sisi lain, masyarakat bertanya-tanya tentang kegunaan tambahan anggaran tersebut, terutama karena anggaran ini seharusnya dialokasikan untuk kepentingan publik yang mendesak.
Pertanyaan Soal Akuntabilitas Penggunaan Dana
Masyarakat dan anggota DPRD yang baru memiliki hak untuk mengetahui ke mana dana tambahan tersebut akan diarahkan dan untuk tujuan apa penggunaannya.
Pertanyaan yang muncul adalah apakah dana tersebut benar-benar akan digunakan untuk proyek infrastruktur yang mendesak atau justru untuk proyek-proyek yang sulit diselesaikan sebelum akhir tahun.
Kecurigaan ini semakin meningkat mengingat momentum pilkada yang sedang berlangsung, di mana anggaran sering kali dianggap rentan digunakan untuk kepentingan politik.
Jika dana ini dialokasikan untuk proyek-proyek infrastruktur, publik juga mempertanyakan apakah proyek tersebut dapat diselesaikan tepat waktu, yaitu sebelum akhir Desember, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
Situasi ini menuntut adanya transparansi yang lebih besar dari pihak DPRD dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan untuk kepentingan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.
Pilkada dan Kerentanan Penyalahgunaan Anggaran
Dalam situasi menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada), setiap kebijakan pengelolaan anggaran menjadi sorotan publik. Tidak bisa dipungkiri, anggaran yang besar kerap kali dianggap sebagai alat untuk menarik dukungan politik.
Masyarakat khawatir bahwa anggaran tambahan yang dialokasikan pada sejumlah OPD ini akan disalahgunakan untuk kepentingan politik, terutama karena beberapa proyek yang diajukan bersifat non-fisik dan kurang transparan dalam tujuan penggunaannya.
Oleh karena itu, sangat penting bagi anggota DPRD yang baru untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih tegas.
Mereka harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD Perubahan benar-benar digunakan untuk kebutuhan yang rasional dan mendesak, bukan untuk kepentingan politik sesaat.
Perlunya Waktu Cukup bagi Dewan Baru
Pembahasan APBD Perubahan yang dilakukan dengan tergesa-gesa ini menuntut perhatian serius. Anggota DPRD yang baru harus diberikan waktu yang cukup untuk membahas dan mengevaluasi setiap pos anggaran secara mendalam.
Hal ini penting agar mereka dapat menjalankan fungsi mereka sebagai wakil rakyat yang bertanggung jawab, sekaligus memastikan bahwa anggaran daerah dikelola dengan akuntabilitas yang tinggi.
Sebagai wakil masyarakat, anggota DPRD yang baru memiliki kewajiban untuk mengawasi penggunaan anggaran, memastikan bahwa anggaran tersebut dialokasikan secara tepat dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik atau pribadi.
Transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait anggaran harus ditegakkan demi kepercayaan publik dan keberlanjutan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Dengan demikian, masyarakat dan DPRD yang baru diharapkan dapat bersinergi untuk memastikan bahwa APBD Perubahan yang disahkan benar-benar menguntungkan masyarakat luas dan bukan segelintir pihak yang berkepentingan.
Kritisi yang tegas terhadap proses pengelolaan anggaran ini sangat diperlukan demi terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.**
