Oleh: Reza Fauzi
(Guru Bahasa Indonesia yang juga wartawan kadang-kadang)
KABAR LUWUK – Tulisan ini saya buat bukan untuk menggurui siapa pun. Bukan pula untuk menunjuk media mana yang benar dan mana yang salah, siapa wartawan yang berada di pihak pemerintah, siapa yang berseberangan, atau siapa yang dekat dengan korporasi.
Saya hanya ingin mengajak kita berhenti sebentar dan melihat pekerjaan yang kita jalani. Kalau kemudian tulisan ini terasa seperti kritik, saya kira itu wajar. Sebab kritik yang saya maksud pertama-tama juga ditujukan kepada diri saya sendiri.
Saya pernah berada di dalam dunia jurnalistik dan sampai hari ini sesekali masih kembali ke sana. Jadi, saya tidak sedang berdiri di luar rumah lalu menunjuk-nunjuk rumah orang lain. Saya sedang melihat rumah yang pernah dan masih saya tempati.
Kita sering bicara tentang kemerdekaan pers. Setiap Agustus, kata itu terasa semakin sering terdengar. Kita bicara tentang kebebasan wartawan, tentang keberanian mengkritik pemerintah, tentang hak masyarakat mendapatkan informasi. Semua itu benar.
Tetapi ada satu pertanyaan yang jarang kita ajukan kepada diri sendiri: kalau tidak ada yang melarang kita menulis, apakah itu otomatis berarti kita sudah merdeka?
Saya kira belum tentu.
Di Banggai, kerja jurnalistik berjalan di tengah banyak kepentingan. Ada pemerintah dengan kebijakannya, ada partai politik dengan kepentingannya, ada perusahaan dan korporasi dengan investasi serta program-programnya, ada masyarakat yang berharap kepentingannya diperjuangkan.
Di tengah semua itu ada wartawan yang harus mencari berita, mengejar tenggat, menghidupi keluarga, dan pada saat yang sama dituntut tetap independen.
Tidak mudah.
Mungkin karena itulah dalam perjalanan waktu kita kemudian melihat kecenderungan bahwa para jurnalis dan media seperti memiliki lingkarannya masing-masing.
Ada yang dianggap dekat dengan pemerintah. Ada yang dikenal keras mengkritik pemerintah. Ada yang nyaman bekerja sama dengan korporasi. Ada yang justru mengambil posisi berseberangan. Ada yang mungkin memilih jalan tengah.
Saya tidak menganggap perbedaan itu sebagai dosa. Setiap orang memiliki pengalaman dan pertimbangannya sendiri.
Yang perlu kita khawatirkan adalah ketika perbedaan itu membuat kita lebih dulu melihat siapa yang menulis, baru kemudian melihat apa yang ditulis.
Kalau sebuah berita datang dari media yang kita sukai, kita mudah percaya. Kalau datang dari media yang selama ini kita anggap berseberangan, kita buru-buru curiga. Padahal berita tetap harus diuji dengan cara yang sama, siapa pun yang menulisnya.
Di sinilah saya kira kita perlu bercermin. Jangan-jangan tanpa sadar kita telah membawa perasaan, hubungan, bahkan kekecewaan pribadi ke dalam pekerjaan jurnalistik.
Kita merasa pemerintah terlalu dekat dengan media tertentu. Kita merasa korporasi terlalu banyak memberi ruang kepada media tertentu. Kita merasa media lain terlalu keras. Lama-lama yang kita perdebatkan bukan lagi isi beritanya, melainkan orang di balik berita itu.
Kalau sudah begitu, jurnalistik kehilangan sesuatu yang sangat penting: jarak.
Jarak bukan berarti memusuhi. Jarak juga bukan berarti tidak boleh berteman atau bekerja sama. Jarak adalah kemampuan untuk tetap melihat sesuatu dengan kepala dingin ketika hubungan pribadi mulai mengganggu penilaian.
Saya memahami bahwa ini tidak selalu mudah. Wartawan juga perlu hidup. Media juga perlu bertahan. Ada biaya liputan, biaya operasional, gaji, keluarga, dan banyak kebutuhan lain yang tidak bisa dibayar dengan idealisme. Karena itu, saya kurang percaya pada pandangan yang menganggap seorang jurnalis harus hidup seolah-olah tidak memiliki kebutuhan ekonomi.
Tetapi ada batas yang harus kita jaga.
Kerja sama dengan pemerintah tidak boleh membuat berita berubah menjadi pujian tanpa pemeriksaan. Hubungan dengan perusahaan tidak boleh membuat persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat ditutup mata.
Sebaliknya, sikap kritis terhadap pemerintah atau korporasi juga tidak boleh membuat kita kehilangan keinginan untuk mengakui sesuatu yang memang benar.
Kadang kita lupa bahwa mengkritik itu mudah. Mengakui bahwa orang yang kita kritik ternyata melakukan sesuatu yang benar, justru lebih sulit.
Di situlah independensi diuji.
Saya juga merasa kita perlu berhati-hati dengan kebiasaan memberi cap kepada sesama jurnalis. “Dia pro pemerintah.” “Dia anti pemerintah.” “Media itu dekat dengan perusahaan.” “Yang itu memang selalu menyerang.” Bisa jadi ada pengalaman yang membuat penilaian seperti itu muncul.
Tetapi kalau cap tersebut akhirnya menjadi ukuran untuk menilai semua karya jurnalistik seseorang, kita sedang melakukan kesalahan yang sama: menilai berita dari siapa yang membuatnya, bukan dari fakta yang dibawanya.
Padahal pemerintah tidak selalu salah. Korporasi tidak selalu benar. Masyarakat juga tidak selalu benar. Wartawan pun bisa salah.
Yang membedakan pekerjaan jurnalistik adalah kesediaan untuk memeriksa kesalahan itu dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu saya lebih suka bertanya, bukan “dia di pihak mana?”, melainkan “apakah informasi ini benar?”
Apakah sumbernya jelas? Apakah sudah diverifikasi? Apakah pihak yang diberitakan sudah diberi kesempatan menjelaskan? Apakah konteksnya utuh? Apakah ada kepentingan yang tidak disampaikan kepada pembaca?
Pertanyaan-pertanyaan sederhana semacam itu mungkin terdengar biasa. Tetapi justru dari hal-hal sederhana itulah kepercayaan publik dibangun.
Kemerdekaan pers juga menurut saya tidak cukup dimaknai sebagai kebebasan dari pemerintah. Ada bentuk tekanan lain yang jauh lebih halus. Kadang bukan larangan yang membuat kita berhenti kritis, tetapi hubungan baik. Bukan ancaman, melainkan kenyamanan. Bukan paksaan, tetapi rasa sungkan.
Kita mungkin pernah mengalami situasi ketika harus menulis sesuatu tentang orang yang kita kenal. Di sinilah hati dan profesi bisa saling tarik-menarik.
Jurnalis yang merdeka bukan berarti jurnalis yang tidak punya hubungan dengan siapa pun. Justru hampir mustahil bekerja tanpa hubungan. Yang penting adalah kemampuan untuk tidak membiarkan hubungan itu menentukan hasil kerja.
Kalau pemerintah melakukan sesuatu yang baik, ya kita beritakan sebagai sesuatu yang baik. Kalau pemerintah keliru, ya kita kritik dengan data dan alasan yang jelas. Kalau perusahaan memberikan manfaat kepada masyarakat, tidak ada alasan untuk menyembunyikannya hanya karena takut dianggap dekat. Kalau perusahaan melakukan pelanggaran, jangan pula kita diam hanya karena pernah memiliki hubungan kerja sama.
Begitu pula dengan masyarakat. Kepentingan publik memang harus menjadi perhatian utama, tetapi itu tidak berarti wartawan harus membenarkan semua tuntutan masyarakat. Kalau masyarakat keliru, kekeliruan itu tetap harus diberitakan dengan cara yang adil.
Di situlah saya kira keberpihakan jurnalistik menemukan tempatnya.
Bukan berpihak kepada pemerintah. Bukan pula kepada korporasi. Bukan kepada kelompok politik. Keberpihakan kita semestinya kepada fakta dan kepentingan publik.
Kedengarannya sederhana. Dalam praktiknya, mungkin justru bagian tersulit dari pekerjaan ini.
Lalu bagaimana dengan jurnalisme Banggai?
Saya tidak ingin mengatakan bahwa jurnalisme kita buruk. Terlalu mudah membuat kesimpulan seperti itu. Banyak wartawan yang bekerja sungguh-sungguh, datang ke lapangan, melakukan konfirmasi, mengejar informasi, dan berusaha menjaga profesinya. Banyak pula media yang terus berupaya bertahan di tengah keadaan yang tidak selalu mudah.
Tetapi saya kira kita tetap perlu memiliki ruang untuk mengoreksi diri.
Kita perlu lebih sering duduk bersama sesama jurnalis, bukan hanya ketika ada persoalan. Membicarakan bagaimana cara kita bekerja, bagaimana menghadapi tekanan, bagaimana menjaga hubungan dengan pemerintah dan perusahaan, bagaimana membedakan kerja jurnalistik dengan kepentingan bisnis.
Bukan untuk membuat semua orang memiliki pandangan yang sama. Justru sebaliknya, supaya perbedaan pandangan tidak membuat standar jurnalistik ikut berbeda.
Kode etik jangan hanya menjadi sesuatu yang kita ingat ketika ada masalah. Verifikasi jangan hanya dilakukan ketika berita itu menyangkut orang yang kita sukai. Hak jawab jangan hanya diberikan kepada pihak yang kita anggap penting. Semua orang yang menjadi subjek pemberitaan berhak mendapatkan perlakuan yang layak.
Dan mungkin ada satu hal yang lebih penting lagi: kita perlu membangun kebiasaan saling mengingatkan tanpa merasa sedang diserang.
Seorang wartawan yang dikoreksi tidak selalu sedang dipermalukan. Bisa jadi ia sedang dibantu agar tidak mengulangi kesalahan. Begitu pula mengkritik karya jurnalistik orang lain tidak harus berakhir dengan permusuhan.
Kita terlalu mudah menganggap kritik sebagai serangan.
Padahal dalam profesi seperti jurnalistik, kritik seharusnya menjadi bagian dari cara kita menjaga mutu.
Kemerdekaan Indonesia yang kita rayakan setiap Agustus juga semestinya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukan sesuatu yang selesai sekali lalu tinggal diwariskan. Ia harus diisi. Setiap orang memiliki caranya sendiri.
Bagi jurnalis, salah satu cara mengisinya adalah dengan menjaga agar masyarakat tidak kehilangan hak untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
Mungkin tidak selalu dengan tulisan yang keras. Tidak selalu dengan judul yang ramai. Tidak selalu pula dengan menjadi orang pertama yang menyerang.
Kadang kemerdekaan pers justru hadir dalam keberanian untuk mengatakan sesuatu apa adanya, meskipun tidak menguntungkan siapa-siapa. Termasuk tidak menguntungkan diri sendiri.
Karena itu, saya kira pekerjaan rumah jurnalisme Banggai bukan bagaimana membuat semua wartawan berdiri dalam satu barisan. Itu tidak perlu. Kita boleh berbeda. Kita boleh memiliki sudut pandang yang berbeda. Kita bahkan boleh berbeda dalam menilai pemerintah maupun korporasi.
Tetapi kita harus memiliki pijakan yang sama: fakta, verifikasi, etika, independensi, dan kepentingan publik.
Kalau itu bisa kita jaga, perbedaan tidak perlu menjadi faksi. Kritik tidak perlu menjadi permusuhan. Kedekatan tidak harus berubah menjadi keberpihakan. Dan kerja sama tidak harus berakhir dengan hilangnya independensi.
Pada akhirnya, mungkin pertanyaan paling penting bukan apakah pers di Banggai sudah merdeka. Pertanyaan itu terlalu mudah dijawab dengan “sudah” atau “belum”.
Yang lebih penting adalah bertanya kepada diri sendiri;
Ketika kita menulis, siapa yang sebenarnya sedang kita bela?
Dan ketika jawabannya bukan pemerintah, bukan korporasi, bukan kelompok politik, bukan pula kepentingan pribadi, melainkan kebenaran dan kepentingan publik, mungkin pada saat itulah kita mulai memahami arti kemerdekaan pers yang sesungguhnya.
Merdeka dari siapa? Berpihak kepada siapa?
Pertanyaan itu mungkin tidak perlu kita jawab untuk orang lain. Cukup kita jawab dengan jujur kepada diri sendiri.
