KABAR LUWUK – Mantan Ketua Badan Anggaran Kabupaten Bangkep Ungkap Dugaan Penyelewengan APBD. Mantan Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan, Sadat Anwar Bihalia, telah mengungkap dugaan penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan oleh mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai Kepulauan.
Dalam pengakuan yang mencengangkan, Sadat Anwar Bihalia menyatakan bahwa sudah ada indikasi kejanggalan dalam APBD sejak tahun 2018.
Menurut mantan Ketua Badan Anggaran DPRD, indikasi kejanggalan tersebut terlihat dari hasil Silva Bangkep yang terlalu besar dan tidak rasional.
Sadat Anwar Bihalia menegaskan bahwa ini merupakan kejanggalan serius yang memerlukan investigasi lebih lanjut. Ia juga mencatat bahwa pada tahun 2018, saat ia masih menjabat sebagai ketua Badan Anggaran, keuangan Kabupaten Bangkep telah mengalami permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti.
Sayangnya, pada tahun 2018, Sadat Anwar Bihalia digantikan dalam jabatannya sebagai ketua Badan Anggaran DPRD, dan pada tahun 2019, ia diangkat sebagai ketua Pansus Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Namun, laporan mengenai kejanggalan APBD baru masuk ke Polda pada tahun 2020, saat ia menjabat sebagai ketua Pansus LKPD.
Pada tahun 2020, Pansus LKPD membahas anggaran tahun 2019, sementara pembahasan anggaran tahun 2020 hingga 2021 sudah dimulai.
Sayangnya, pada tahun 2021, Sadat Anwar Bihalia kembali digantikan dalam jabatannya. Hal ini menjadi tantangan dalam mengungkap kejanggalan APBD yang sudah terindikasi sejak tahun 2018.
Dengan tertangkapnya mantan Kepala BPKAD, diharapkan akan ada kejelasan mengenai sekitar 29 miliar rupiah yang diduga digelapkan. Sadat Anwar Bihalia berharap Kepala BPKAD Bangkep, Sdr. Tamrin, bisa memberikan penjelasan tentang aliran dana tersebut, serta mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dalam dugaan penyelewengan tersebut.
Meskipun ada kemungkinan beberapa pejabat terlibat dalam proses penyusunan APBD yang dilakukan oleh mantan Kepala BPKAD, Sadat Anwar Bihalia menegaskan pentingnya menjalankan proses hukum dengan baik.
Hal ini diharapkan dapat membawa kembali kestabilan keuangan Kabupaten Bangkep dan memulihkan kepercayaan masyarakat setelah adanya kasus yang menghebohkan.
Kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, serta peran penting anggota DPRD dalam mengawasi dan melindungi keuangan daerah.
Semua pihak berharap agar proses hukum berjalan dengan baik dan adil, sehingga keuangan Kabupaten Bangkep dapat kembali berjalan normal dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
Selain itu, Sadat Anwar Bihalia juga menyoroti pentingnya menjaga integritas dan etika dalam pengelolaan dana publik.
Ia menggarisbawahi bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengelola anggaran dengan baik dan transparan.
Dalam situasi seperti ini, semua pihak harus bersedia bekerja sama untuk mengungkap kebenaran dan memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan peruntukannya.
Kasus ini juga mencerminkan pentingnya peran media massa dalam mengawasi dan melaporkan potensi penyelewengan dan korupsi di lingkungan pemerintahan.
Media massa berperan penting dalam memeriksa kinerja pemerintah dan memberikan informasi kepada masyarakat.
Dalam kasus ini, pemberitaan yang cermat dan berimbang dapat membantu memastikan bahwa keadilan tercapai dan pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka.
Pemerintah daerah Bangkep juga diharapkan akan berkomitmen untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan meningkatkan transparansi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan APBD.
Langkah-langkah ini akan membantu mencegah penyelewengan keuangan di masa depan dan memastikan bahwa anggaran daerah digunakan untuk kepentingan yang sebenarnya, yaitu kesejahteraan masyarakat.
Kasus dugaan penyelewengan APBD di Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat merupakan kunci untuk mencegah penyelewengan dana publik.
Semua pihak, termasuk anggota DPRD, pejabat pemerintah, dan masyarakat, harus berperan aktif dalam menjaga integritas dan kesehatan keuangan daerah.
Terakhir, kasus ini juga menunjukkan pentingnya pengusutan dan penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan penyelewengan keuangan.
Hukuman yang setimpal bagi pelaku penyelewengan adalah langkah penting untuk memberikan pesan kepada semua pihak bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi dan akan berdampak serius pada masa depan mereka. (RS) *
