KABAR LUWUK, Luwuk – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banggai Kepulauan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2018, yang diserahkan Selasa (28/5) Kepala BPK Muhaimin Marpaung kepada Plt Bupati Bangkep Rais Adam, masih tetap dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Pada press release yang dikeluarkan oleh Humas BPK RI perwakilan Sulteng disebutkan, terdapat adanya permasalahan dan kelemahan diantaranya pada pengendalian internal telah ditemukan adanya pengelolaan atau penatausahaan aset tetap/BMD belum memadai. Selain itu adanya kelemahan pengelolaan kas daerah termasuk kelemahan pengelolaan dana BOS serta pengendalian atas belanja modal fisik atau kosntruksi.
BPK RI perwakilan Sulteng memberikan opini WDP itu karena pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dinilai memiliki permasalahan dan kelemahan pada kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan diantaranya sejumlah pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kotrak atau kurang volume. BPK juga menemukan adanya beberapa pekerjaan di Kabupaten Bangkep tidak sesuai ketentuan.
“Dalam pemeriksaan terdapat temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran yang berakibat berkurangnya keuangan daerah. Namun demikian sampai dengan pemeriksaan berakhir, sebagian telah disetorkan kembali ke kas daerah sehingga BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian,” kata Kepala BPK RI perwakilan Sulteng.
Pemeriksan BPK RI Perwakilan Sulteng tahun anggaran 2017 saat itu memberikan opini LHP LKPD Bangkep dengan opini WDP sehingganya status Bangkep tetap karena tahun anggaran 2018 masih memperoleh penilaian WDP. Harapannya kedepan LHP LKPD Bangkep tahun anggaran 2019 bisa naik dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti raihan Kabupaten Banggai. (ikb)
