KABAR LUWUK –KPK Usut Dugaan Korupsi di Kemnaker Saat Muhaimin Iskandar Menjabat Menteri 2012 Silam. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan kasus korupsi yang terjadi pada pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kemnaker pada tahun 2012.
Kasus ini melibatkan nama Menteri Tenaga Kerja saat itu, Muhaimin Iskandar, yang menjabat dalam Kabinet Indonesia Bersatu II era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, menjelaskan bahwa pemeriksaan sedang berlangsung, dan pihak KPK akan meminta keterangan dari pejabat-pejabat yang menjabat saat peristiwa terjadi.
Menurutnya, semua pejabat pada waktu itu dimungkinkan untuk dimintai keterangan guna mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya terkait kasus ini. Termasuk di antaranya adalah mereka yang disebut sebagai saksi dalam kasus tersebut.
KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus ini, yakni Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kemenaker, I Nyoman Darmanta; Direktur PT Adi Inti Mandiri, Kurnia; dan Reyna Usman, yang pernah menjabat sebagai Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja saat Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Meskipun belum ada pengumuman resmi mengenai nama-nama dan kronologi dugaan korupsi ini, Asep Guntur memastikan bahwa KPK akan terus menggali informasi dan menginvestigasi kasus ini secara mendalam.
Kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI ini masih menjadi fokus KPK, dan publik tentu akan terus mengikuti perkembangan selanjutnya dari penyelidikan ini.
Penyelidikan yang tengah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kemnaker tahun 2012 menciptakan berbagai spekulasi dan ekspektasi dalam masyarakat.
Kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI tahun 2012 menjadi sorotan penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
KPK berkomitmen untuk memastikan bahwa penyelidikan ini dilakukan secara teliti dan adil, dan publik tentu akan terus mengawasi perkembangan kasus ini dengan seksama.( Herald.Id) **
