IMIP < Bawaslu-ads
KABAR NASIONAL

Kontroversi LPG 3kg Non Subsidi Bright, Super Tega atau Solusi Terbaik ?

340
×

Kontroversi LPG 3kg Non Subsidi Bright, Super Tega atau Solusi Terbaik ?

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto

KABAR LUWUK – Kontroversi LPG 3kg Non Subsidi Bright, Super Tega atau Solusi Terbaik. Langkah pemerintah dalam meluncurkan produk LPG 3kg non subsidi bermerk Bright dengan harga yang lebih mahal telah menuai kontroversi di tengah masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas LPG 3kg bersubsidi.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menilai kebijakan ini sebagai tindakan “super tega” yang akan memperburuk situasi pengadaan dan pendistribusian gas bersubsidi.

Sebaliknya, pemerintah berpendapat bahwa langkah ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi kelangkaan dan penyalahgunaan gas melon subsidi yang merugikan pihak tertentu. Kamis 27/7/2023.

Saat ini, Pertamina menjual LPG 3kg merek Bright seharga Rp56.000 terbatas di Jakarta dan Surabaya, sementara gas melon 3kg bersubsidi hanya sebesar Rp20.000.

Selisih harga yang cukup besar ini menjadi alasan utama kemunculan modus penyalahgunaan gas melon subsidi, seperti pengoplosan isi gas dari tabung melon subsidi ke dalam tabung 12kg non subsidi.

Dengan hadirnya produk LPG 3kg non subsidi yang mirip dengan gas melon subsidi, modus pengoplosan semakin memudahkan dan dapat meningkatkan tingkat penyalahgunaan.

Mulyanto menegaskan bahwa dualitas produk ini dapat memicu masalah baru karena barang yang seharusnya bersubsidi dijual dengan harga non subsidi, sehingga masyarakat dipaksa untuk membeli gas non subsidi dengan harga lebih tinggi.

Kondisi ini semakin memperburuk situasi sosial dan ekonomi masyarakat yang sudah sulit.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, berencana untuk memanggil Menteri BUMN, Erick Thohir, terkait kelangkaan stok gas elpiji 3kg di beberapa daerah. Meskipun harga LPG dunia menurun, Indonesia masih mengalami kelangkaan gas LPG 3kg yang berdampak pada harga yang tinggi.

Martin juga meminta Kementerian BUMN dan Pertamina untuk memastikan operasi pasar tabung gas melon di wilayah-wilayah tertentu dan mengecek ketersediaan stok di kecamatan.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, menjelaskan bahwa Pertamina tengah melakukan pendataan konsumen pengguna elpiji 3kg untuk Program Pendistribusian Elpiji 3kg Tepat Sasaran.

Program ini bertujuan untuk membatasi pembelian gas subsidi agar tidak berlebihan.

Kontroversi terkait produk LPG 3kg non subsidi Bright ini memang cukup kompleks. Di satu sisi, pemerintah berusaha mengatasi kelangkaan dan penyalahgunaan gas melon subsidi dengan menawarkan alternatif produk yang lebih mahal.

Namun, di sisi lain, masyarakat yang sudah kesulitan ekonomi justru dihadapkan pada opsi pembelian gas non subsidi yang lebih mahal lagi. Penyelesaian masalah ini memerlukan langkah bijak dan terukur dari pihak terkait, serta transparansi dalam menghadapi isu-isu terkait gas LPG 3kg di Indonesia.(ilo). Herald.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!