KABAR LUWUK – Kepala Dusun Diduga Intimidasi Warga untuk Tanda Tangan Sertifikat Lahan di Desa Siumbatu. Masyarakat Desa Siumbatu, khususnya di Dusun Polondongan dan Lere,ea, mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait praktik intimidasi yang dilakukan oleh kepala dusun mereka.
Ismail Edi, seorang tokoh masyarakat, menyebutkan bahwa kepala dusun menggunakan pembagian uang fee kapal sebagai alat tekanan untuk mendapatkan persetujuan tanda tangan dari warga pada surat persetujuan pembebasan lahan.Selasa, 17 September 2024.
Menurut Edi, agenda awal acara tersebut adalah untuk membagikan uang fee kapal dari tongkang yang beroperasi.
Namun, saat pembagian dilakukan, kepala dusun justru menetapkan syarat agar warga terlebih dahulu menandatangani surat persetujuan pembuatan sertifikat lahan sebelum menerima uang tersebut.
“Ini sangat tidak adil dan tidak logis,” kata Edi. “Masyarakat yang menandatangani adalah mereka yang belum mendapatkan ganti rugi untuk pembebasan lahan, dan sebagian besar terpaksa bertanda tangan karena merasa terancam.”
Edi juga menambahkan bahwa sebagian warga yang belum menerima kompensasi juga dipaksa untuk menandatangani dokumen tersebut dengan ancaman bahwa mereka tidak akan mendapatkan uang fee kapal jika tidak memenuhi permintaan kepala dusun.
“Ini jelas merupakan penyalahgunaan wewenang dan tidak boleh dibiarkan,” tegas Edi. “Praktik seperti ini tidak hanya melanggar hak masyarakat, tetapi juga mencoreng integritas pemerintah.”
Kasus ini mencuat sebagai contoh nyata bagaimana kepentingan korporat bisa mengesampingkan hak dan kesejahteraan masyarakat. Warga berharap agar pihak berwenang segera turun tangan untuk menyelidiki dan mengatasi masalah ini agar hak mereka tidak terus terabaikan.***
