BanggaiKABAR DAERAH

Kemiskinan Kabupaten Banggai Meningkat Tahun 2021, Begini  Bupati  Menggerakkan OPDnya ?

446
×

Kemiskinan Kabupaten Banggai Meningkat Tahun 2021, Begini  Bupati  Menggerakkan OPDnya ?

Sebarkan artikel ini

KABAR LUWUK, BANGGAI – Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Badan Pembangunan Penelitian dan pengembangan  ( Bappeda-Litbang ) Kabupaten Banggai menggelar rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Banggai, bertempat di Ruang Aula Pahangkabotan Bappedalitbang Banggai, Selasa (21 Juni 2022).

Selain Bupati Banggai, Ir.H.Amiruddin yang hadir Turut hadir Tenaga ahli TNP2K Sekretariat Wapres RI (Toton Hartono, SE), Kepala Bappedalitbang, Pimpinan OPD, Kepala BPS, Camat se-Kab. Banggai, para Kabag di lingkup Setda Banggai, Pimpinan BUMN/BUMD, serta undangan penting lainnya.

Rakor kali ini  mengusung tema “Penguatan Kelembagaan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Menuju Banggai Maju, Mandiri dan Sejahtra.”

Kepala Bappedalitbang, Ramli Tongko , mengatakan berdasarkan data BPS Kabupaten Banggai, bahwa tingkat kemiskinan Kabuoaten  Banggai tahun 2021 adalah 7,83% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 30.100 jiwa.

“Ada kenaikan tingkat kemiskinan dari tahun sebelumnya sebesar 7.39% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 28.160 jiwa di tahun 2020″ terangnya.

Jumlah penduduk, lanjut Ramli Tongko, Kabupaten Banggai secara umum sebesar 371.322 jiwa berada diurutan ke 3 se Provinsi Sulteng. Namun jumlah penduduk miskin di wilayah Kabupaten Banggai berada pada urutan ke 6 se Provinsi Sulawesi Tengah.

Sementara itu,Bupati Banggai H. Amirudin dalam sambutannya menegaskan perlunya langkah-langkah upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemda dengan mengintegrasikan seluruh stakeholders terkait baik pemerintah maupun swasta.

“Saya berharap kepada seluruh dinas instansi terkait agar memaksimalkan manfaat dari program dan kegiatan yang ada agar lebih tepat manfaat dan tepat sasaran” tegasnya.

Upaya-upaya yang akan dilakukan antara lain adalah dengan mensinergikan semua program-program dari pusat sampai daerah serta memaksimalkan verifikasi dan validasi data disamping sinergitas antar sektor pembangunan yang ada termasuk upaya-upaya percepatan penyerapan dana pembangunan. Tutupnya ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *