<
Sementara anggaran sertifikasi, lanjutnya, semuanya dari Kementerian ATR/BPN dengan melakukan refocusing karena tidak ada anggaran dari BPDPKS.
“Pelaksanaan di lapangan ternyata tidak mudah. BPDPKS punya data tetapi tidak punya tim di daerah. Petugas survei dan pengumpulan data di kantor pertanahan kabupaten kesulitan berkoordinasi dengan dinas perkebunan kabupaten/kota,” ujar Suyus dalam “Dampak Program PSR Sarpras dan Pengembangan SDM Bagi Petani Sawit” seri 7 “Dampak Pendanaan BPDPKS untuk Petani Sawit”.
Dari total usulan 62.422 bidang bisa dianggarkan 16.943 bidang (27 persen), sementara sisa target dilaksanakan melalui optimalisasi anggaran kegiatan non sistematis.
Tahun 2021 dari target 5.560 bidang tanah yang diberikan BPDPKS yang clear sudah ada data koordinat dan tidak masuk dalam kawasan 1.961 bidang dan sertifikasi tercapai 2.053 bidang atau 37 persen dari target.
Ada tujuh kantor wilayah (kanwil) yang mencapai target 100 persen yaitu Lampung, Kalbar, Kaltim, Sulteng, Kalteng, Sulsel, Riau. Sisanya Sultra 48 persen, Aceh 43 persen, Jambi 15 persen dan Sumut 11 persen.
Sedangkan Sulbar, Banten, Bengkulu, Sumbar, Sumsel tidak ada realisasi karena tidak ada CPCL dan CPCL yang “clear and clean” karena masuk dalam kawasan hutan atau telah bersertifikat.
Suyus berharap proses sertifikasi ke depan bisa dipercepat dan ada tambahan anggaran dari BPDPKS.
