Longki: Program Hidayat – Bartho Rasional, Tidak Asal-asalan dan Sesuai Kebutuhan Rakyat

oleh -

KABAR LUWUK, TOJO UNAUNA – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sulawesi Tengah, Longki Djanggola menggelar kampanye dialogis Pasangan Calon Gubernur Sulteng, Mohammad Hidayat Lamakarate – Bartholomeus Tandigala di Kabupaten Tojo Unauna, Jumat (6/11/2020).

Sebelum ke lokasi kampanye, Longki bersilaturahim dengan Tokoh Masyarakat Touna, Ua Gafur anak dari mendiang Waliullah Haji Amin Lasawedi. Dalam lawatannya itu, Longki menyampaikan perihal program kandidat HEBAT yang diusung oleh Partai Gerindra dan PDI Perjuangan.

 “Selaku pimpinan partai koalisi pengusung HEBAT, kami berkewajiban menyampaikan hal penting mengenai program kandidat yang pro rakyat kepada beliau selaku masyarakat di Touna,” tutur Longki.

Pada kesempatan itu, Ua Gafur mendoakan Paslon HEBAT agar dimudahkan segala kegiatannya dalam melakukan proses kampanye di Pilkada ini. Semoga Paslon HEBAT meraih apa yang dicita–citakan.

Sementara, saat menyampaikan orasinya di hadapan puluhan masyarakat di lokasi kampanye, Longki menyebutkan bahwa kontestasi Pilkada serentak di Sulteng, khususnya pemilihan gubernur adalah momentum memilih pemimpin yang benar – benar bekerja dan memikirkan kepentingan rakyat dan daerah.

Longki menyebutkan sejumlah program yang telah disusun oleh Paslon HEBAT sudah dikaji dan dianalisa oleh Paslon, tentunya berdasarkan pertimbangan sejumlah pihak dengan latar belakang akademik pelbagai disiplin ilmu.

 “Program pasangan HEBAT dikaji pakar sesuai kebutuhan masyarakat, dan juga kepentingan daerah. Di antaranya pendidikan gratis bagi SMA/SMK dan juga pelayanan kesehatan rakyat. Jadi programnya masuk akal dan tidak asal-asalan,” kata dia.

Longki menyebutkan, sebagaimana yang telah dipaparkan Paslon Hidayat – Bartho saat debat lalu, itu sudah sangat jelas dan rasional, masuk akal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ada pula program permodalan UMKM, di mana saat Hidayat menjelaskan bahwa ada pola yang dilakukan, seperti membangun jaringan untuk pengembangan UMKM.

Ia juga mengimbau agar masyarakat lebih waspada terhadap janji-janji kampanye Paslon dengan iming–iming mengsubsidi rakyat dengan uang ratusan ribu bahkan sampai jutaan perbulan bagi keluarga miskin melalui kartu yang dibagikan. Hal tentunya harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

 “Itu kan tidak jelas sumber anggaran dari mana, metode penyalurannya seperti apa. Harus jelas, apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak,” jelas Longki.

Yang harus rakyat pahami, lanjut dia, adalah bagaimana membagi kewenangan antar pemerintahan. Di mana kewenangan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Kemudian di mana kewenangan pemerintah pusat, supaya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang akhirnya sudah menyalahi aturan yang berlaku di Indonesia.

 “Esensinya pemimpin itu harus mengetahui  apa yang menjadi hak rakyat, di mana kewenangan pusat dan di mana kewenangan daerah. Bukan malah melampaui kewenangan pusat,” tandasnya.

Konstitusi di negara ini tambah Longki, sudah mengatur pemerintahan dalam segala aspek termasuk pengelolaan keuangan. Publik harus diberikan informasi mencerdaskan terkait hirarki pemerintah. Masyarakat semakin hebat berpikir bila informasi yang disampaikan oleh pemimpinnya keliru paham.

Olehnya, Partai Gerindra dan PDI Perjuangan sebagai pengusung, dan Partai Berkarya, PBB, PSI, PKPI, dan Partai Gelora memilih Hidayat dan Bartho sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur yang keduanya figur muda, mantan birokrat, dan paling penting adalah memahami tata kelola pemerintahan. Longki juga mengimbau kepada masyarakat supaya tetap menjaga protokol kesehatan Covid-19, Memakai Masker, Mencuci tangan, Menjaga Jarak atau 3 M. (Rls)