KABAR LUWUK, BANGGAI – Potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat bisa bersumber dari berbagai faktor, salah satunya yakni konflik sosial. Olehnya itu Kapolres Banggai AKBP Budi Priyanto mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Banggai berpartisipasi mencegah terjadinya konflik sosial secara terpadu guna terpeliharanya kondusifitas Kamtibmas di daerah ini. Hal itu diungkap Kapolres Banggai saat didaulat menjadi pemateri dalam kegiatan rakor forum komunikasi peran masyarakat di Kabupaten Banggai tahun 2020 yang digelar di salah satu hotel yang ada di Luwuk.
Pada rakor yang dibuka oleh Wakil Bupati Banggai H Mustar Labolo dan dihadiri oleh Kepala Badan Kesbangpol kabupaten Banggai, Drs. Irpan poma, Kabag Ops AKP Noperto G N S.ik, Kasat intelkam Polres Banggai iptu Brichman P Putra s.ik, Pasi Intel Kodim Lettu inf D lahope, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Banggai, H Arifin Matorang, dan beberapa Kepala OPD Banggai, Perwakilan elemen mahasiswa dan tokoh masyarakat itu mengambil tema “Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan konflik sosial secara terpadu, efektif dan efisien guna terpeliharanya kondusifitas Kamtibmas di daerah”.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Tengah itu bertujuan sebagai wahana ,mendengar dan menyerap masukan- masukan pemerintah daerah,TNI, Polri dan Masyarakat tentang sumber—sumber konflik yang terjadi di daerah masing—masing. Bertujuan untuk memaksimalkan upaya penanganan konflik sosial yang efesien dan efektif di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan kabupaten Banggai pada khususnya, menjelang pelaksanaan tahapan pilkada tahun 2020.
Wakil Bupati Banggai pada sambutan Gubernur Sulteng yang dibacakannya menyebutkan, Forum ini digelar untuk meningkatkan peran masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam penanganan konflik sosial secara terpadu, efektif dan efisien guna terciptanya kondusifitas dan kambtibmas di daerah khususnya Kabupaten Banggai. Mengingat, faktor mental psikologis masyarakat yang lemah mudah menimbulkan perselisihan atau konflik sosial terhadap isu-isu yang sensitif.
“Isu primodialisme, kesenjangan sosial, politik, ekonomi dan budaya serta menurunnya kualitas pemahaman agama juga lemahnya nilai-nilai luhur budaya lokal menyebabkan pergesekan di kehidupan bermasyarakat, yang berpotensi menjadi konflik sosial,”. Ucap Mustar Labolo.
Konflik SARA yang pernah terjadi di Poso membuat citra Sulawesi Tengah dikenal sebagai daerah rawan konflik. Disinyalir, kelompok-kelompok radikal masih eksis mendiami tanah ini. Untuk itu, Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota telah melakukan upaya-upaya dalam menghadapi potensi konflik sosial yang cukup besar salah satunya melalui forum komunikasi.
“Kita telah melakukan upaya menyeluruh, komprehensif dan terprogram serta terpadu secara bertahap dan berkelanjutan khususnya dalam penguatan integritas sosia,” lanjut Wakil Bupati Banggai membacakan sambutan Gubernur Sulteng.
Melalui forum komunikasi ini, masyarakat dapat berperan aktif dan bersinergis dengan pemerintah dalam upaya melindungi, memelihara dan menciptakan stabilitas nasional di daerah sehingganya sangat diharapkan peran aktif masyarakat dalam rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi konflik sosial yang telah difasilitasi oleh Pemda. Upaya tersebut, diharapkan mampu mengubah image negatif Sulteng sebagai daerah konflik menjadi daerah yang masyarakatnya toleran, moderat dan tidak bersikap eksklusif.
Kapolres Banggai AKBP Budi Priyanto, Sik pada kesempatan itu menyampaikan beberapa pandangannya terkait, sumber sumber Konflik dan upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial dalam menjaga kondusifitas situasi daerah. Dijelaskan Kapolres Banggai, konflik itu adalah perseturuan dan benturan antara dua kelompok atau lebih yang dapat berdampak pada gangguan kamtibmas. Sumber konflik terjadi karena permasalahan politik ekonomi dan budaya, sumber daya dan lainnya. Politik identitas, politik uang dan netralitas PNS dalam gelaran Pilkada merupakan bagian dari potensi konflik sosial yang kemudian harus dicegah sedini mungkin.
“Kami tegaskan sikap Polri dalam Pilkada adalah netral, dan saya sudah tekankan kepada jajaran jika sikap netral merupakan harga mati. Banyak potensi konflik sosial yang semaksimal mungkin harus dicegah secarfa bersama-sama sehingga tidak mengganggu stabilitas kamtibmas di daerah yang sama kita cintai ini,” terang mantan Kapolres Buol ini.
Pada kegiatan yang juga dihadiri oleh Dandim 1308 LB letkol Fanny Pantouw, kepala Kemenag Luwuk Firmansyah dan Komandan Pos AL Luwuk itu AKBP Budi Priyanto sekali lagi mengajak seluruh pihak terkait bersama merajut kedamaian dalam rangka menciptakan Kamtibmas di Banggai yang lebih kondusif lagi. Pihaknya kata Kapolres Banggai akan menindak dengan tegas siapa saja yang coba-coba mengoyak dan memecah belah masyarakat di Kabupaten Banggai yang tujuannya mengganggu stabilitas kamtibmas. (IkB)
