KABAR LUWUK – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Banggai menyoroti ketimpangan komposisi belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2027.
Besarnya alokasi belanja operasional yang mencapai 74,65 persen dinilai belum proporsional jika dibandingkan dengan kebutuhan belanja pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, jaringan, dan irigasi.
Sorotan tersebut disampaikan Fraksi Partai Gerindra dalam pandangan fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Banggai, November 2026.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Banggai, Masnawati Muhammad, melalui juru bicara fraksi Lutfi Samaduri menyampaikan pandangan fraksinya mengungkapkan, berdasarkan rancangan APBD 2027, belanja operasional dialokasikan sebesar Rp1,836 triliun atau sekitar 74,65 persen dari total belanja daerah.
Sementara itu, belanja modal hanya sebesar Rp278,20 miliar atau sekitar 11,31 persen. Bahkan, alokasi belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi tercatat hanya Rp61,45 miliar atau setara 2,50 persen dari total belanja daerah.
Fraksi Gerindra menilai komposisi tersebut belum mencerminkan kebutuhan pembangunan Kabupaten Banggai yang masih membutuhkan dukungan infrastruktur memadai, terutama untuk menunjang sektor-sektor produktif masyarakat.
Menurut Gerindra, sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan merupakan sektor unggulan sekaligus andalan perekonomian Kabupaten Banggai.
Ketiga sektor tersebut memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banggai sebesar 22,49 persen pada 2025.
Karena itu, alokasi anggaran pembangunan jalan, irigasi, dan jembatan dinilai harus mendapat perhatian lebih besar sebagai stimulus bagi petani, pekebun, dan nelayan.
Fraksi Gerindra juga mengingatkan pemerintah daerah agar lebih mengutamakan belanja pokok dibandingkan belanja penunjang dalam pengalokasian anggaran setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Pendapatan Daerah Rp2,44 Triliun
Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra turut menguraikan proyeksi keuangan daerah dalam rancangan APBD 2027.
Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.444.174.657.991, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp325.328.895.015, pendapatan transfer Rp2.094.000.880.788, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp24.844.882.188.
Sementara total belanja daerah direncanakan mencapai Rp2.460.374.657.991. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp16,2 miliar.
Fraksi Gerindra mencatat pendapatan daerah mengalami peningkatan Rp36,2 miliar, yang bersumber dari kenaikan PAD sebesar Rp20 miliar dan pendapatan transfer sekitar Rp16 miliar.
Namun, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih menjadi perhatian. Dalam struktur pendapatan daerah, pendapatan transfer mendominasi hingga 85,67 persen, sedangkan kontribusi PAD hanya 13,31 persen.
Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.
Di sisi belanja, Fraksi Gerindra juga mencermati alokasi belanja pegawai yang mencapai 45,80 persen, berdasarkan perhitungan dalam dokumen pandangan fraksi.
Soroti Kemiskinan, Inflasi dan Akses Air Bersih
Selain komposisi belanja, Fraksi Gerindra meminta agar APBD 2027 lebih diarahkan untuk menjawab persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pengendalian inflasi hingga pemenuhan akses air bersih.
Gerindra menyoroti kondisi inflasi Kabupaten Banggai yang disebut mencapai 5,57 persen secara tahunan (year on year) pada Oktober 2026. Angka tersebut disebut sebagai yang tertinggi di Sulawesi Tengah.
Menurut Fraksi Gerindra, kondisi tersebut membutuhkan langkah konkret dari OPD terkait agar dampak kenaikan harga kebutuhan pokok tidak semakin meluas di tengah masyarakat.
Salah satu langkah yang disarankan adalah meningkatkan intensitas operasi pasar, termasuk distribusi bahan pokok murah bersubsidi.
Persoalan akses air bersih juga menjadi perhatian. Fraksi Gerindra mengingatkan masih terdapat sejumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Banggai yang menghadapi keterbatasan akses terhadap air bersih.
Karena itu, program pembangunan daerah harus lebih substantif menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administratif penganggaran.
Minta Belanja Infrastruktur Minimal 40 Persen
Hal lain yang menjadi perhatian Fraksi Gerindra adalah pemenuhan alokasi belanja infrastruktur minimal 40 persen dari total belanja daerah sebagaimana disampaikan dalam pandangan fraksi.
Gerindra meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama kepala daerah memastikan rincian anggaran infrastruktur dalam rancangan APBD 2027 memenuhi ketentuan tersebut.
Fraksi Gerindra mengingatkan bahwa pada tahun anggaran sebelumnya, alokasi belanja infrastruktur dinilai masih belum menyentuh angka 40 persen.
Menurut mereka, dukungan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penting untuk mencapai target indikator makro pembangunan daerah.
Dalam proyeksi pembangunan 2027, Kabupaten Banggai menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,41 persen, tingkat kemiskinan turun menjadi 5,41 persen, pengangguran terbuka 2,89 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 75,12.
Sementara itu, arah kebijakan ekonomi daerah difokuskan pada peningkatan investasi melalui kemudahan perizinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan sektor pertanian terintegrasi melalui penguatan agribisnis, pembangunan infrastruktur pertanian, dan pembenahan teknologi pengolahan hasil pertanian.
Minta RKA-SKPD Dibuka dalam Pembahasan
Untuk memperkuat fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD, Fraksi Gerindra juga meminta TAPD menyajikan data Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai bahan pembahasan rancangan APBD 2027.
Selain itu, pemerintah daerah diminta memastikan program-program kerakyatan yang diusulkan anggota Fraksi Gerindra, berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat, dapat direalisasikan tepat waktu dan tepat sasaran.
Fraksi Gerindra menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, serta manfaat bagi masyarakat.
Melalui pandangan fraksi tersebut, Gerindra berharap pemerintah daerah bersama TAPD dapat menjadikan berbagai catatan dan rekomendasi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan Rancangan APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2027.
Bagi Fraksi Gerindra, APBD tidak semestinya hanya menjadi instrumen belanja pemerintahan, tetapi harus menjadi instrumen pembangunan yang memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai. (Rls)
