KABAR LUWUK, BANGKEP – Terkait maraknya pro dan kontra masyarakat bangkep soal pengelolaan anggaran APBD kabupaten bangkep yang tidak kelihatan hasil kemajuan pembangunan di seluruh wilayah bangkep.
APBD didominasi oleh usulan pokok pikiran ( pikir) dprd terus mendapat sorotan dari masyarakat salah satunya disampaikan oleh ketua ormas DPD rampai nusantara bangkep Moh.Sabarudin Salatun Ama.Pi.pada media,minggu (12/3/2023).
Menurutnya bahwa Usulan pokir itu ,karena sudah ada regulasi yangg mengaturnya maka kita kembalikan ke aturan main sesunggunya agar tidak melenceng dari koridor sesunguhnya, Olehnya itu bupati harus kuat atau tegas karena beliau sebagai pengguna anggaran , maka bupati juga harus lebih tegas kepada tim TAPDnya agar mampu mengargumentasikan secara rasional dihadapan DPRD.
Lanjut Sabarudin terkait usulan pokir DPRD agar lebih di sesuaikan dengan arah RPJMD bupati karena yang punya visi misi untuk pembangunan daerah itu Bupati.
Jadi kebijakan umum anggaran itu tetap mengarah ke aturan main yang ada , dan Bupati juga harus mengingatkan kepada para semua pimpinan OPD untuk dalam penyusunan program pembangunan agar tidak melanceng dari kebijakan umum anggaran yang sudah ada.
Dan yang paling penting kata Sabarudin adalah coba di prioritas itu usulan pembangunan jika itu fisik mana yang sudah ada dalam master plan pembangunan daerah jadi tidak lagi memasukan atau menerima usulan pokir yang terkesan dadakan jika itu terjadi kesinambungan pembangunan dibangkep tidak nampak atau kelihatan.
