BanggaiKABAR DAERAH

Dampak Naiknya BBM Pemda Banggai Keluarkan 14 Keputusan Rapat, Begini Hasilnya ?

438
×

Dampak Naiknya BBM Pemda Banggai Keluarkan 14 Keputusan Rapat, Begini Hasilnya ?

Sebarkan artikel ini

Bupati Banggai Pimpin langsung rapat koordinasi pengendalian inflasi dan pengawasan BBM, LPG”

KABAR LUWUK, BANGGAI – Bupati Banggai Ir. Amiruddin Tamoreka didampingi Ketua DPRD Kabupaten Banggai , Dandim 1308 LB , Kapolres Banggai ( diwakili ) dan Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi, pengawasan distribusi BBM dan LPG di Kabupaten Banggai, bertempat diruang rapat umum Setda Kabupaten Banggai, Jum.at 9/9/2022.

Turut hadir Asisten perekonomian dan pembangunan Setda Banggai , Asisten pemerintahan dan kesra Setda Banggai , Staf ahli Bupati bidang ekonomi dan pengembangan Setda Banggai , Staf ahli Bupati bidang sumber daya manusia dan kesra Setda Banggai , Staf ahli Bupati bidang pemerintahan , hukum dan politik Setda Banggai , Staf khusus Bupati bidang pemerintahan , ekonomi , dan pembangunan SDM Setda Banggai , Staf khusus Bupati bidang inovasi , tehnologi dan percepatan pembangunan Setda banggai , Pimpinan OPD Kabupaten Banggai , para Kabag Setda Banggai , pimpinan BUMD kabupaten Banggai , Forkopimcam Kabupaten Banggai.

Adapun Kesimpulan pada rapat hari ini kata Bupati Banggai, diantaranya ;

  1. Pemerintah daerah akan dan sudah melakukan langkah konkrit dalam rangka untuk mengantisipasi gejolak yang terjadi dimasyarakat dampak dari kenaikan BBM.
  2. Pertamina memastikan kuota BBM bersubsidi sehingga terdistribusi dengan lancar kepada petani sesuai dengan rekomendasi sehingga tepat sasaran.
  3. Pemerintah dalam waktu dekat akan segera melakukan operasi pasar dan pengawasan penertiban penjualan bbm dan distribusi BBM bersubsidi kepada masyarakat yang berbahak menerimanya.
  4. Pemerintah Kabupaten Banggai mengusulkan kepada kementerian ESDM untuk adanya penambahan kuota BBM.
  5. Memberikan bantuan sosial kepada tenaga kerja yang berpendapatan rendah yang tidak tercover oleh BPJS ketenaga kerjaan.
  6. Menetapkan regulasi tarif penetapan harga transportasi.
  7. Menetapkan harga eceran tertinggi untuk sembako , merespon prilaku pasar.
  8. Untuk para lurah agar mendata masyarakat penerima BLT BBM.
  9. Membuat regulasi terkait pengalihan anggaran DD sebesar 8% untuk covid 19 menjadi anggaran BLT BBM.
  10. Pemerintah melalui dinas perdagangan segera melaksanakan kegiatan intervensi harga dengan operasi pasar.
  11. Membangun kerja sama dengan pemerintah kabupaten lain dalam pemenuhan komoditas pemicu inflasi.
  12. Melakukan gerakan tanam holtikultura berupa cabai , bawang , tomat dan lain sebagainya di desa desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan pokok pemicu inflasi.
  13. Untuk Pertamina wajib memberikan data kuota BBM bersubsidi perhari , perminggu , dan bulan yang di distribusi oleh Pertamina patraniaga.
  14. Membentuk tim terpadu untuk mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.(humas ) ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *