Catatan : Arman Londomi (Jurnalis Kabar Luwuk)
KABAR LUWUK, BANGKEP – Pendemi covid-19 berdampak pada seluruh aspek baik di Indonesia maupun dunia. Demikian pula desa yang menjadi garda terdepan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, kesehatan dan lainnya. Kondisi itu menyebabkan masyarakat khususnya berekonomi lemah menanggung akibat yang ditimbulkan oleh penyebaran corona.
Dampak lainnya yang ditimbulkan yakni adanya pemutusan hubungan kerja yang justru semakin memperburuk keadaan ekonomi masyarakat khususnya golongan miskin. Hal inilah yang kemudian menyebabka menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.
Kesejahteraan merupakan salah satu tolak ukur suatu kelompok masyarakat, namun saat ini justru kesejahteraan menjadi topik perbincangan perekonomian suatu di berbagai negara. Sejatinya negara harus bisa menjamin adanya keadilan dan pemerataan kesejahteraan bagi rakyatnya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadailan sosial.
Upaya mengentaskan kemiskinan merupakan pekerjaan besar hampir seluruh negara, bahkan merupakan tantangan besar yang harus segera diatasi agar tidak membias menjadi gangguan kamtibmas bahkan gangguan terhadap keberadaan negara. Revolusi terkadang hadir atas desakan kemiskinan yang dialami masyarakat yang kemudian ingin bisa sejahtera, mandiri dan sejajar dengan kelompok masyarakat lainnya. Banyak pihak memandang bahwa kemiskinan merupakan penyakit yang mestinya segera disembuhkan. Salah satu upaya dalam mengentaskan kemiskinan yang saat ini tengah dicoba yakni pemberdayaan masyarakat mulai tingkat bawah yakni desa agar setiap program yang menyasar pada peningkatan kesejahteraan bisa tepat sasaran dan tepat guna.
Salah satu varian dalam mengukur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yakni dengan adanya pemetaan atau demografi suatu wilayah. Utamanya yakni pengelolaan potensi ekonomi desa. Otonomi desa melalui Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa membuka luas upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dana desa dan anggaran dana desa serta dana lain-lain yang sesuai perundangan.
Sinergitas dan interkoneksi antara pemerintah desa dan pemerintah kecamatan juga pemerintah kabupaten hingga pemerintah pusat bisa menjadi kekuatan utama desa dalam mencapai kesejahteraan masyarakat utamanya di masa pandemi covid-19 ini. Hal itu untuk tetap menjaga keberlangsungan perekonomian masyarakat minimal bisa berdaya saat menghadapi pandemi virus corona yang kian mendunia.
Upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilakukan desa yakni pengembangan sektor industri rumah tangga. Industri rumah tangga sebagai penghasil produk usaha masyarakat. ini merupakan suatu basis yang cukup besar dalam menunjang ekspor nonmigas dan memperkuat struktur industri transformasi dan masyarakat agraris menjadi masyarakat industri.
Industri rumah tangga mempunyai peranan yang cukup kuat untuk mendorong restrukturasi pedesaan ke arah yang lebih berkembang, melalui penyerapan industri dalam rangka mengantisipasi ketimpangan antar perekonomian. Membangun kemajuan Negara adalah membagun memulai dari pesisir penjuru indonesia.
Bentuk lain dari upaya itu yakni pengembangan sumber desa semisal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan desa secara bersama-sama. Namun demikian sekali lagi bahwa upaya itu tidak bisa dilakuka sepihak baik desa, kecamatan maupun kabupaten, melainkan dengan interkoneksi dan sinergitas sehingga tujuan pembangunan dalam menyejahterakan masyarakat dapat tercapai.
Pembangunan dunia dan Indonesia sudah saatnya dimulai dari pesisir yakni desa sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan pembangunan bangsa. “MARI MEMBANGUN DESA DEMI INDONESIA MAJU” ****
