Mengenai tenaga yang digunakan atau ditempatkan di lapas terbuka nanti adalah warga binaan yang belum bebas tetapi sudah memenuhi syarat syarat untuk berada diluar lapas dengan tujuan agar segera mendapatkan pelatihan, mengerjakan secara langsung dan konsepnyapun bisa menjadi wisata agro, karena lokasi lahan tidur ini kalau untuk daerah Jawa justru bisa efektif untuk wisata agronya.
Kata Yugo selama ini warga binaan maka kon dari negara, listrik dari negara, dan air dari negara sehingga warga binaan ini nantinya ada sedikit kontribusi buat negara dalam bentuk PNBP, disamping warga binaan juga akan mendapatkan gaji dari hasil pertanian itu, serta dari lapas sendiri bisa memberikan kontribusi kenegara dalam bentuk PNPBT tersebut yakni penerimaan negara bukan pajak. Tuturnya.
“Harapannya bahwa Lapas salah satu instansi vertikal tetapi yang diurusin adalah warga binaan kabupaten Banggai, sehingga sinergitas itu sangat penting karena tidak mungkin kami berdiri sendiri dan tetap ada dukungan, bantuan serta support dari Bupati Banggai serta Ketua DPRD dengan maksud apabila serapan anggaran yang ada di dinas bisa sedikit dialokasikan ke Lapas terbuka, karena syaratnya harus membentuk kelompok tani minimal berjumlah 25 orang dan inilah yang sementara kami bentuk untuk mencukupi kuotanya.” Tutup Yugo Indra Wicaksi Kelas Kelas IIB Luwuk.
Sementara Bupati Banggai, Ir H.Amiruddin Tamoreka menyampaikan dalam sambutannya saat menghadiri pemberian remisi, usaha dan inisiatif yang telah disampaikan oleh Kalapas Luwuk sangatlah mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Banggai.
Selanjutnya Bupati Banggai tetap memberikan support dan bantuan kepada pihak lapas dalam meningkatkan inisiatif yang rencana akan dibangunnya lapas terbuka “Silakan kami tetap akan membantu apa yang nantinya bisa dibantu ” ucap Bupati Banggai pada saat pidato pemberian remisi.
Olehnya itu Bupati Banggai juga menyampaikan bahwa sesuai penelitian yang dilakukan, Lapas Terbuka melaksanakan pembinaan narapidana tahap lanjutan dalam bentuk asimilasi. Dan pelaksanaan penempatan narapidana di Lapas Terbuka yang sudah memasuki masa asimilasi sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS_PK.01.01.02-100 Tahun 2013. Tutupnya. ***
