KABAR LUWUK, PALU – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyerahkan sertifikat pada penyintas hunian tetap di Kecamatan Tondo, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (6/1)
Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa, likuefaksi, dan tsunami di Kota Palu, Sulawesi Tengah belum selesai sepenuhnya. Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin ingin penyelesaian pembangunan hunian tetap untuk para tiga ribu lebih penyintas di Kota Palu, segera diselesaikan.
Wapres menjelaskan, ada dua masalah yang menghambat pembangunan hunian tetap.Pertama, ujar Wapres, masalah klaim atas lahan yang menjadi lokasi hunian tetap di Kelurahan Tondo II, Kecamatan Mantikulore Kota Palu. Kedua, rencana Wali Kota yang berencana membangun kota satelit lahan tersebut.
“Kami merasa perlu untuk segera diselesaikan,” ujar Wapres saat memimpin rapat koordinasi dengan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura, Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Teten Masduki, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat John Wempi Wetipo, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Surya Tjandra, di Kantor Gubenur Sulawesi Tengah, Kamis (6/1).
Pemerintah, terang Wapres, telah menyediakan lahan lain yang berlokasi di Kelurahan Pombewe, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Tetapi, para penyintas tidak ingin dipindahkan ke daerah itu karena mereka umumnya berprofesi sebagai nelayan. Sehingga terlalu jauh dari tempat masyarakat bekerja. Kementerian PUPR, ujar Wapres, siap menyiapkan fasilitas penyediaan jalan dan lain-lain di Pombewe.
Wapres menekankan, apabila hunian tetap di Tondo II bisa dibangun, harus segera diselesaikan. Namun, jika permasalahan klaim lahan tidak menemui jalan keluar, Wapres meminta relokasi seluruh penghuni di Tondo II ke Pombewe.
“Menurut saya ini harus diselesaikan. Kalau memang di Tondo itu bisa dibangun dan memang bisa diatasi dengan segera, saya kira itu lebih baik,” ucap Wapres.**
